Berita NTB
Pemprov NTB Gandeng Perguruan Tinggi untuk Turunkan Angka Stunting
Perguruan tinggi nantinya berperan dalam aspek edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat
Penulis: Patayatul Wahidah | Editor: Wahyu Widiyantoro
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Patayatul Wahidah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Tim koordinasi penurunan angka stunting Provinsi NTB menggandeng Perguruan Tinggi se-NTB untuk pencegahan stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Lalu Hamzi Fikri menyebut permasalahan stunting harus diatasi mulai dari akarnya.
Salah satunya edukasi masyarakat terkait stunting.
Baca juga: Separuh Wilayah NTB Termasuk Kabupaten Bima Berstatus Zona Merah Kasus Stunting, Ini Kata Pemda
Baca juga: Lomba Masak Ikan di Lombok Tengah, Cara Asyik Cegah Stunting pada Anak
Perguruan tinggi nantinya berperan dalam aspek edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.
“Kalau di lapangan yang kita pahami bersama, edukasi itu menentukan,” kata Fikri dalam Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) di Mataram, Selasa (19/4/2022).
Edukasi ini, kata Fikri, sejalan dengan program Posyandu Keluarga sebagai pusat edukasi bagi masyarakat.
Ia menjelaskan di lapangan banyak ditemui kurangnya edukasi menjadi faktor penyebab stunting.
Ketidaktahuan ini menjadikan seorang ibu yang tengah hamil tidak berdaya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.
Kemudian kasus lain menunjukkan saat seorang bayi berada dalam kondisi gawat darurat, ibu atau pun pihak keluarga justru tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan.

Oleh karena itu, deteksi awal mengenai stunting bisa diketahui setelah masyarakat teredukasi.
“Mereka jadi tahu harus apa ketika sudah ada keluhan misalnya kalau hamil lalu hipertensi dan merasakan gejala maka dia langsung memeriksakan diri,” ujarnya.
Inilah yang kemudian manjadi pertimbangan, aspek pengetahuan masyarakat, dinilai Fikri, perlu diintervensi.
Nantinya, tim koordinasi penurunan angka stunting NTB yang terdiri dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Dinas Kesehatan NTB akan bertemu dengan forum rektor untun membahas lebih lanjut terkait program ini.
(*)