Sukseskan Revitalisasi Posyandu, DPMPD Dukcapil NTB Kembangkan Layanan Sistem Informasi Posyandu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Prov NTB mengembangkan Sistem Informasi Posyandu.

Penulis: Patayatul Wahidah | Editor: Sirtupillaili
Dok. DPMPD Dukcapil NTB
Kepala DPMPD Dukcapil NTB H Ashari menemani Wakil Gubernur Provinsi NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah dalam kunjungan kerja ke lapangan. 

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Prov NTB mengembangkan Sistem Informasi Posyandu (SIP).

Aplikasi SIP ini yang berisikan data terpadu yang mencakup berbagai komponen kegiatan Posyandu di Desa dan Kelurahan, yang bertujuan untuk mendukung program revitalisasi Posyandu.

Dr. H. Ashari, SH., MH., Kepala DPMPD Dukcapil Prov NTB mengatakan aplikasi SIP ini tidak hanya menampilkan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak saja.

Namun, juga semua program kesehatan anggota keluarga lain seperti tujuan yang ingin dicapai di Posyandu Keluarga yakni ibu, anak, remaja, posbindu dan lansia.

“Posyandu keluarga ini sudah semua desa ya jadi Posyandu Keluarga dan tugasnya ada lima yakni bagaimana menjaga kesehatan ibu, anak, remaja, posbindu dan lansia itu,” kata Ashari, Senin 11 April 2022.

Baca juga: Raih Penghargaan sebagai OPD Terbaik, Ini Sederet Inovasi yang Dilakukan DPMPD Dukcapil NTB

Selain itu SIP juga menampilkan konvergensi isu-isu sosial kemasyarakatan lainnya seperti bank sampah, buruh migran, zero waste, narkoba maupun pernikahan dini.

Keseluruhan hal ini, kata Ashari, dalam rangka tercapainya Posyandu satu data yang bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam menyusun prioritas perencanaan kegiatan.

Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa serta dapat menyelesaikan permasalahan sosial lainnya.

Untuk saat ini desa/kelurahan yang telah mengisi data SIP per April 2022 sebanyak 61,65 persen atau sebanyak 709 desa.

Sementara 1046 desa atau sebesar 91 persen telah memiliki SK Pokja Posyandu akan tetapi belum mendaftarkan nama dan SK pokja posyandu.

“Seluruh posyandu sebenarnya telah memiliki pokja tapi belum mendaftarkan nama dan Sk saja,” terang Ashari.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved