Raih Penghargaan sebagai OPD Terbaik, Ini Sederet Inovasi yang Dilakukan DPMPD Dukcapil NTB

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Patayatul Wahidah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB meraih penghargaan NTB Gemilang Award 2022 pada Kamis, 31 Maret 2022 lalu.

Penghargaan ini diberikan pada DPMPD Dukcapil Provinsi NTB atas prestasi dan kinerjanya dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui peningkatan status desa, Bumdes aktif dan pemberdayaan desa pesisir dan desa lingkar hutan.

Dr. H. Ashari, SH.,MH., kepala DPMPD Dukcapil Provinsi NTB mengatakan, segala upaya yang dilakukan oleh DPMPD Dukcapil NTB bukanlah bertujuan hanya untuk mendapatkan penghargaan.

DPMPD Dukcapil NTB sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menjalankan tugas sebaik mungkin sehingga tidak ada lagi ada desa terbelakang di NTB ini.

“Alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan seperti ini tetapi bukan merupakan tujuan kami ya untuk diberi penghargaan. Kami hanya berusaha menjalankan tugas sebaik mungkin,” kata Ashari, Senin, 11 April 2022.

Baca juga: Dukcapil Kota Mataram Buka Layanan Pembuatan KTP Bagi Kelompok Transgender

Baca juga: Oknum Dukcapil Rekaman e-KTP di Rumahnya, Polres Lombok Utara Bentuk Tim Investigasi 

Untuk dapat menyandang gelar OPD terbaik, kata Ashari, sejumlah program berhasil dilaksanakan oleh DPMPD Dukcapil NTB.

Data dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) per Desember 2021 menunjukkan realisasi IKD DPMPD Dukcapil Prov NTB seluruhnya melampaui target.

Seperti program meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berprestasi dengan target capaian 14,3 persen atau 142 Bumdes.

Namun, di Desember 2021 realisasinya telah mencapai 49.55 persen atau 497 Bumdes.

Selanjutnya Bumdes terbentuk dan aktif realisasinya 100 persen atau 1005 Bumdes, melampaui target sebesar 92 persen atau 924 Bumdes.

Pokja posyandu aktif realisasinya 82,78 persen atau 951 desa dan kelurahan melampaui target 60 persen atau 690 desa dan kelurahan.

Kunci sukses keberhasilan ini, lanjut Ashari, tak lepas dari komitmen dan sinergisitas, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/Kkota, sampai pada pemerintah desa.

Keberhasilan sejumlah program kerja yang dijalankan oleh DPMPD Dukcapil NTB juga diakui pula oleh Sujian Kepala Desa Kembang Kuning Kab Lombok Timur.

Dalam peningkatan kapasitas BUMDes misalnya. Dengan berbagai intervensi Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten, Bumdes Syari’ah Kembang Kuning saat ini terbentuk dan telah aktif memberdayakan masyarakat.

Salah satunya program BUMdes Mart yang melayani segala kebutuhan masyarakat.

Masyarakat Desa Kembang Kuning bahkan bisa melakukan pemesanan online hingga melakukan pembayaran secara online.

“Walaupun di desa tapi di sini program Bumdes kami sudah melakukan pembayaran melalui aplikasi begitu,” ujarnya.

(*)