Demo Tolak Presiden Jokowi 3 Periode di NTB, Aktivis Klaim Unjuk Rasa Ramah Bagi Perempuan
Aksi demo mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan persiden Joko Widodo menjadi 3 periode berlangsung damai di NTB. Aksi ini juga ramah perempuan.
Penulis: Robbyan Abel Ramdhon | Editor: Sirtupillaili
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Robbyan Abel Ramdhon
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Aliansi Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa NTB menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi NTB, Senin (11/4/2022).
Dari pantaun Tribunlombok.com, massa aksi mengular dari depan kantor DPRD Provinsi NTB hingga ke Islamic Center NTB.
Eno Liska Walini, aktivis Senyum Puan yang terlibat dalam demo itu menyoroti keamanan massa perempuan di lapangan.
Ia mengatakan, jumlah antara mahasiswa perempuan dan laki-laki terhitung imbang.
Kendati massa membludak, mahasiswa Fakultas Hukum ini menilai, keamanan perempuan selama demonstrasi dipastikan terjamin.
“InsyaAllah tadi aman. Massa terdiri dari hampir seluruh fakultas di Universitas Mataram kecuali Fakultas FEB, dan sejumlah OKP juga terlibat,” katanya.
Berdasarkan pengalamannya, banyak massa perempuan yang takut mengikuti aksi karena alasan keamanan.
Baca juga: Demonstrasi Mahasiswa 11 April, Massa Aksi di Kantor DPRD NTB Seret Isu Lahan KEK Mandalika
Baca juga: 14 Tuntutan Aliansi Gerakan Masyarakat dan Mahasiswa di Depan Kantor DPRD NTB
Karena itu ia mengajak mahasiswa bersolidaritas di lapangan agar tetap saling melindungi.
Serta mencegah tindakan pelecehan seksual yang memanfaatkan momentum keramaian.
“Apalagi dalam momen aksi kali ini, dan mungkin juga akan datang, kita banyak mengangkat isu-isu lokal. Jangan sampai isu utamanya tenggelam karena ada kasus-kasus yang tidak kita inginkan antar sesama massa aksi,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Muhammad Afif, ketua BEM Fakultas Hukum Unram sekaligus kordinator lapangan menyebut, aliansi terdiri dari 8 fakultas di Universitas Mataram.
Turut bergabung pula OKP (organisasi kemasyarakatan dan pemuda), seperti HMI MPO, SMI, FMN, dan KPR.
Mewakili aliansi, Afif menegaskan, pihaknya akan kembali melakukan aksi lanjutan apabila pemerintah dan DPRD Provinsi NTB tidak menanggapi tuntutan massa.
“Tentunya ada upaya lanjutan yang akan kami lakukan bila tidak ada perubahan yang tampak atau tindak lanjut dari pihak DPRD, maka kita akan kembali turun ke jalan,” pungkasnya.
(*)
