Kemenag Butuh 192.008 PPPK Formasi Guru Madrasah, RA, MI, MTs, hingga MA, Kapan Jadwal Seleksinya?

TRIBUNLOMBOK.COM - Kementerian Agama saat ini masih membutuhkan 192.008 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk formasi guru madrasah.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama, Muhammad Zain.

“Dari data yang ada, kami masih membutuhkan 192.008 PPPK untuk formasi guru madrasah,” terang Muhammad Zain di Jakarta, Kamis (7/4/2022) dikutip dari laman resmi Kemenang.

Baca juga: Ratusan CJH Kota Bima Mengundurkan Diri: Alasan Usia, Biaya Nikah, hingga Studi Anak

Baca juga: Panduan Penyelenggaraan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1443 H dari Kemenag

Menurutnya, kebutuhan ini tersebar untuk 46.647 guru Raudlatul Athfal (RA), 91.778 guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), 42.773 guru Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan 10.850 guru Madrasah Aliyah, baik reguler maupun kejuruan.

"Data ini sudah saya sampaikan juga saat mewakili Dirjen Pendidikan Islam dalam Rapat dengan Panja Komisi X DPR RI pada akhir Maret 2022," sebutnya.

Pada tahun 2021, lanjut Zain, Kemenag telah merekrut 7.380 calon PPPK dari formasi guru dan dosen.

Mereka berasal dari guru dan dosen eks tenaga honorer kategori II yang memenuhi syarat dan mengikuti seleksi kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

SK calon PPPK ini telah diserahkan oleh Sekjen Kemenag pada 1 April 2022.

Zain berharap, kebutuhan PPPK untuk formasi guru madrasah ini bisa dipenuhi, meski secara bertahap.

Sehingga, proses pembelajaran di madrasah ke depan akan bisa berjalan lebih baik lagi.

“Sejatinya pendidikan itu seperti udara, dan setiap orang gratis menghirup udara itu. Saya mendambakan Indonesia pada saatnya menjadi bangsa yang sangat cerdas, dan itu dimulai dari membenahi guru-guru yang hebat,” tutupnya.

Kementerian Agama telah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk 7.380 guru dan dosen.

Penyerahan SK dilakukan secara simbolis oleh Sekjen Kemenag Nizar Ali pada 1 April 2022.

Nizar mengatakan bahwa proses pengadaan calon PPPK Guru dan Dosen Kemenag berlangsung pada tahun 2021.

“Pelaksanaan pengadaan Calon PPPK berlangsung secara kompetitif, adil, objektif, transparan, dan bersih dari praktik KKN,” tegas Nizar di Jakarta.

Dia menegaskan, proses pengadaan dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan, serta tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan/daerah sesuai amanah peraturan perundang-undangan.

Pengadaan PPPK antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 993 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021.

Pihaknya juga telah menerbitkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 71 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Calon PPPK Kementerian Agama Tahun 2021.

“Penyerahan SK merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pengadaan Calon PPPK,” jelasnya.

Nizar menambahkan bahwa ada perbedaan mendasar antara Calon PPPK dan Calon PNS, yaitu dalam hal penetapan nomor induk.

Kala calon PNS, lanjut Nizar, mereka ditetapkan terlebih dahulu persetujuan teknis nomor induknya dari BKN.

Setelah itu, diterbitkan SK Pengangkatan Calon PNS.

Mereka lalu harus mengikuti masa ujicoba selama satu tahun, baru diangkat menjadi PNS.

Berbeda dengan itu, Calon PPPK yang ditetapkan terlebih dahulu adalah SK Pengangkatannya.

Setelah itu, mereka diusulkan ke BKN untuk mendapat persetujuan teknis nomor induknya.

“Hal ini sesuai ketentuan, bahwa Calon PPPK yang telah ditetapkan nomor induknya, maka dapat langsung diterbitkan SK Pengangkatannya sebagai PPPK dan berhak menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan,” jelas Nizar.

“Proses mendapatkan nomor induk dan SK Pengangkatan PPPK ini kami targetkan selesai pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022,” sambungnya.

Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Nurudin menambahkan, Kemenag pada tahun 2021 membuka Formasi sebanyak 9.459 Guru dan Dosen.

Formasi ini dikhususkan bagi Guru dan Dosen Eks Tenaga Honorer Kategori II yang sudah terdaftar dalam database BKN dan telah mengikuti pendaftaran dan lulus seleksi administrasi pada tahun 2019.

Hingga penutupan pendaftaran pada 26 Juli 2021, terdapat 9.148 Guru dan Dosen Eks Tenaga Honorer Kategori II yang mendaftar.

“Panitia seleksi selanjutnya melakukan validasi dan verifikasi dokumen administrasi para pelamar hingga ada 9.144 Guru dan Dosen Eks Tenaga Honorer Kategori II yang dinilai memenuhi syarat dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) pada November 2021,” jelasnya.

Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Kementerian Agama 2021 diumumkan pada 20 Januari 2022.

Total ada 7.411 orang yang dinilai lulus.

Mereka selanjutnya diminta melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup serta melengkapi dokumen persyaratan administrasi tersebut melalui aplikasi SSCASN.

“Data terakhir pelamar yang mengisi DRH dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi Usul Penetapan Nomor Induk Calon PPPK Kementerian Agama tahun 2021 sebanyak 7.380 orang,” tandasnya.

(*)