Jakarta Menganut Sistem Pemerintahan Tunggal Sejak Zaman Belanda
Artinya, segala kebijakan diatur di tingkat provinsi, dari yang awalnya dipimpin wali kota hingga sekarang menjadi gubernur.
Editor:
Dion DB Putra
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/ryaas-rasyid.jpg){kind=small}
lihat foto
WARTA KOTA/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid (kiri), Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah), Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar (kiri), menjadi pembicara diskusi kelompok di Kantor DPD Partai Golkar, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/3/2022).
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Link-Cek-Bansos.jpg)
Prof Ryaas menambahkan, pelayanan publik di Provinsi Jakarta diprediksi akan tetap sama meski IKN dipindah ke Provinsi Kalimantan Timur.
Pemindahan ini tercantum dalam UU Nomor 2 tahun 2022 tentang IKN yang diteken Presiden RI Joko Widodo pada 15 Februari 2022 lalu.
“Tetap saja sama, mulai dari suplai air bersih tetap diperlukan sama jumlahnya tidak berkurang untuk volumenya. Pelayanan keamanan dan ketertiban juga akan tetap sama, kemudian layanan kependudukan dan catatan sipil serta kesehatan tidak akan ada yang berubah,” jelasnya. (faf)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Kapolsek-Iptu-Suherdi.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/sekolah-tatap-mukaa-bhy.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/suasana-proses-belajar-mengajar-tatap-muka-salah-satu-sekolah-di-kota-mataram.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/Rapat-Paripurna-DPR-Tentang-APBN-2026-dan-Penggantian-Hakim-MK_20250821_16041923jpg.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/lombok/foto/bank/originals/belajar-mengajar-di-sman-3-mataram.jpg)