Berita Bima
Akhirnya Bantuan untuk Anak Disabilitas di Kota Bima Cair, Dinsos: Prosesnya Memang Lama
Bantuan untuk bocah M Fajar Aminullah, usia 6 tahun di Kota Bima NTB akhirnya cair dan langsung dibawa oleh pihak bank, Selasa (15/3/2022). Cairnya
Penulis: Atina | Editor: Lalu Helmi
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Atina
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Bantuan untuk anak disabilitas M Fajar Aminullah, usia 6 tahun di Kota Bima NTB akhirnya cair dan langsung dibawa oleh pihak bank, Selasa (15/3/2022).
Cairnya bantuan ini, disampaikan Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bima, H Gawis kepada sejumlah wartawan.
Gawis menjelaskan, M Fajar sudah masuk dalam data penerima BST dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI, berupa uang Rp 200 ribu.
Baca juga: Bocah Disabilitas di Kota Bima Ini Tak Tersentuh Bantuan Negara, di Mana Pemkot?
Baca juga: Gedung Layanan Kesehatan di Pinggir Kota Bima Memprihatinkan, Tak Layak dan Membahayakan
"Itu bantuan pada bulan Juli, Agustus dan September 2021," sebut Gawis.
Ditanya kenapa baru cair sekarang ini, Gawis mengaku tidak mengetahuinya karena yang mencairkan anggaran kemensos.
"Kami tidak tahu, karena proses pencairan itu lama. Ada ratusan penerima manfaat lain, yang juga dari tahun lalu belum cair saldonya," ungkap Gawis.
Kemudian kata Gawis, karena M Fajar masih berada di bawah umur maka bantuan sosialnya hanya bisa dicairkan dalam satu kali triwulan.
Terkait Program Keluarga Harapan (PKH), Gawis mengakui yang bersangkutan belum terakomodir.
Pasalnya, penetapan penerima PKH menjadi kewenangan penuh Kemensos RI.
Sedangkan yang mengusulkan, pemerintah kelurahan melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk kemudian diajukan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), untuk menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Sekarang ini kami sedang dalam masa pemutakhiran DTKS, Muskel sedang berlangsung dan untuk M Fajar kami usulkan lagi," aku Gawis.
Pria yang juga menjabat Asisten 1 Setda Kota Bima ini menegaskan, M Fajar juga sudah diberikan bantuan kursi roda yang anggarannya bersumber dari APBD II.
"Sudah kami berikan kursi roda, tapi memang untuk PKH itu belum masuk karena bukan kami yang menetapkan," tegasnya.
Sebelumnya, orang tua M Fajar bocah disabilitas asal Kelurahan Rabadompu Kota Bima, mengeluhkan soal anaknya tidak kunjung tersentuh perhatian negara.
Kondisi ekonomi keluarga yang tidak mampu, membuat londisi M Fajar semakin memprihatinkan.
(*)