Rashuffle

Banyak Menteri yang Ngemis Minta Penundaan Pemilu, Partai Demokrat Dorong Presiden Lakukan Rashuffle

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut menanggapi isu perombakan kabinet atau reshuffle yang belakangan mengemuka.

Editor: Lalu Helmi
Tribunnews.com/Irwan Rismawa
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

"Jadi kembali kepada hak-hak prerogatif presiden dan Nasdem saya yakin Golkar juga sama kita menghargai itu semuanya," pungkasnya.

Isu reshuffle atau perombakan kabinet menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berhembus.

Kali ini, isu reshuffle akan dilakukan pada akhir Maret 2022 ini.

Berdasar isu yang beredar, Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan akan masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.

Sesuai kebiasaan Presiden Jokowi sebelumnya, reshuffle kabinet dilakukan pada hari Rabu Pon.

Sesuai penanggalan, tanggal 23 Maret 2022 ini merupakan Rabu Pon.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo meyakini akan ada reshuffle kabinet kembali dalam bebera waktu ke depan.

Namun, soal waktu hanya Presiden Jokowi yang mengetahuinya.

Alasannya, menurut Karyono, jika yang dipanggil menghadap Presiden Jokowi hanya Zulkifli Hasan, itu belum menunjukan sinyal kuat bahwa akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Biasanya presiden kalau mau melakukan reshuffle ada sinyal-sinyal yang bisa kita baca. Misalnya mengumpulkan ketua umum partai koalisi dan bertemu dengan partai non-koalisi yang rencananya akan masuk di dalam reshuffle kabinet. Biasanya begitu," kata Karyono saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (9/3/2022).

Sehingga, lanjut Karyono, perlu dilihat kembali indikator-indikator ke depan, sinyal-sinyal politik apa yang bakal terjadi sebelum hari reshuffle.

Apakah, ada pertemuan ketua umum partai koalisi dan lainnya.

"Saya tidak mau terburu-buru menyimpulkan pertemuan Presiden dan Zulkifli Hasan itu sebagai sinyal reshuffle dalam waktu dekat. Perlu di perkuat dengan sinyal-sinyal lain," ucap Karyono.

Meski begitu, Karyono mengatakan bahwa PAN belum masuk ke dalam kebinet, bukan berarti tidak boleh mendukung pemerintah.

Baca juga: Soal Isu PAN Masuk Kabinet Jokowi-Maruf Amin: Gerindra Tergantung Presiden, PKB Kantongi Info

Sumber: Tribun Lombok
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved