Pemprov NTB Data Warga dan Pengusaha yang Menempati Aset Gili Trawangan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Setelah memutus kontrak dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) atas pengelolaan lahan 65 hektare, Pemprov NTB mulai mendata warga dan pengusaha yang menempati aset tersebut.

Pendataan menjadi langkah awal untuk penataan dan pengelolaan ulang aset tersebut.

Jumat, (24/9/2021) lalu,  Satgas Optimalisasi Aset  Pemprov NTB di Gili Trawangan menggelar pertemuan dengan masyarakat dan pengusaha setempat.

Pertemuan dipimpin Kepala Dinas Sosial NTB Ahsanul Khalik, selaku Ketua Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan.

Dalam pertemuan itu, Khalik menjelaskan, setelah pemutusan kontrak dengan PT GTI, gubernur menginginkan warga Gili Trawangan menjadi tuan di daerahnya sendiri.

Baca juga: VIRAL Mertua Tendang Wajah Menantu saat Akad Nikah di Bima, Ternyata Ini Penyebabnya

Pendataan dilakukan terhadap masyarakat dan pengusaha yang berada di lahan tersebut.

Tujuannya, supaya pengelolaan Gili Trawangan sebagai destinasi wisata dunia melibatkan masyarakat.

”Tentunya, bisa menjadi angin segar bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah setempat,” kata Khalik.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Kepala Kesbang Poldagri, BPKAD, Biro Hukum, dan Satpol PP NTB.

Masyarakat terlihat bersuka cita mendukung proses pendataan yang dilakukan Tim Satgas Optimalisasi Aset Gili Trawangan Pemprov NTB.

Bahkan, para tokoh agama, tokoh masyarakat di Gili Trawangan sangat antusias.

Mereka mencari langsung para warga yang masih berdiam diri di rumah dan tempat usahanya untuk bisa mendatangi lokasi pendataan.

“Kami bersyukur proses pendataanya berjalan lancar. Di situ, kami lihat langsung, masyarakat membantu dan bekerjasama dengan pengusaha menyukseskan program itu,” katanya.

Dia berharap, kerja sama yang harmonis antara Pemprov NTB dan masyarakat Gili Trawangan membuat masyarakat setempat semakin sejahtera.