Stunting NTB di Atas Rata-rata Nasional, Wagub Rohmi Tawarkan Posyandu Keluarga Sebagai Solusi
Persoalan stunting masih menjadi masalah kesehatan cukup serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Persoalan stunting masih menjadi masalah kesehatan cukup serius di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Stunting atau gagal tumbuh pada balita menyebabkan tubuh mereka lebih pendek dari balita seusianya.
Hal itu disebabkan kekurangan gizi kronis.
Data riset kesehatan dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan, angka stunting di Provinsi NTB mencapai 33, 49 persen.
Baca juga: Mahasiswa NTB Antusias Ikut Vaksinasi Merdeka di Kampus, Sudah Rindu Masuk Kuliah Secara Normal
Artinya, sekitar 167 ribu dari 500 ribu balita mengalami stunting.
Tonton juga:
Angkat tersebut masih berada di atas rata-rata stunting nasional. Stunting nasional berada di angka 30,8 persen pada 2018.
Menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada 2019, angka ini menurun menjadi 27,7 persen.
Baca juga: PPKM Level 4 Mataram Diperpanjang, Gubernur NTB Siapkan 20 Ribu Paket JPS Mini bagi Pedagang
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, menetapkan target angka stunting nasional turun mencapai 14 persen.
Sedangkan NTB memiliki target turun hingga 20 persen.
Terkait kondisi tersebut, Wakil Gubernur Provinsi NTB Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, penanganan stunting membutuhkan kerja sama semua pihak, khususnya orang tua.
Pemprov NTB sendiri memiliki program posyandu keluarga.
Menurutnya, posyandu keluarga menjadi salah satu solusi dari berbagai permasalahan kesehatan di Provinsi NTB.
Termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencehgahan stunting.
Sebab itu, pemerintahannya sedang gencar melakukan revitalisasi posyandu agar lebih banyak posyandu menjadi posyandu keluarga.
”Posyandu ini mendeteksi berbagai persoalan sosial, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun menuju pertahanan keluarga,” kata Rohmi, memberikan pemaparan penanganan stunting di NTB, dalam pembekalaan program kerja kuliah nyata (KKN) Muhammadiyah-Aisyah Tahun 2021, Rabu (4/8/2021).
Dengan posyandu keluarga, setiap tahun dapat dilakukan rekapitulasi data dari seluruh posyandu dan puskesmas di NTB.
“Sehingga kita bisa mendapatkan by name by address, penanganan yang jauh lebih komprehensif dan efektif,” katanya.
Masalah stunting, kata Rohmi, tidak hanya berbicara tentang bayi dan ibu hamil.
Baca juga: NTB Luncurkan Layanan Digital bagi Wisatawan, Mudahkan Kunjungan ke Banyak Destinasi
Tetapi juga bagaimana mengedukasi remaja agar siap menjadi calon ibu dan memahami kesehatan reproduksinya.
“Kita juga harus mengedukasi masyarakat karena stunting juga sangat tergantung dari lingkungan,” ujarnya.
Ia harap penanganan stunting komprehensif dengan melibatkan semua pihak. Mulai dari keluarga, lingkungan, desa, pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah nasional.
”Karena kita tahu penanganan stunting tidak hanya bicara tentang gizi tetapi sangat erat juga hubungannya dengan sanitiasi,” ujarnya.
(*)
