Virus Corona di NTB
PPKM Level 4 Mataram Diperpanjang, Gubernur NTB Siapkan 20 Ribu Paket JPS Mini bagi Pedagang
Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, Pemprov NTB menyiapkan 20 ribu paket sembako
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 diperpanjang hingga 9 Agustus 2021, Pemprov NTB menyiapkan 20 ribu paket sembako.
Paket bantuan tersebut akan dibagikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang terdampak kebijakan PPKM Level 4 tersebut.
Di Provinsi NTB hanya Kota Mataram yang masuk kategori PPKM Level 4, sementara daerah lain tidak.
“Karena PPKM membatasi kegiatan masyarakat terutama pedagang, karena itu pemerintah akan tetap membantu dengan memberikan paket sembako,” kata Zulkieflimansyah, saat menerima Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Provinsi NTB, di ruang rapat utama kantor gubernur NTB, Selasa (3/8/2021).
Baca juga: PPKM Level 4 Kota Mataram Diperpanjang hingga 9 Agustus, Tidak Ada Daerah Darurat Baru di NTB
Baca juga: PPKM Level 4 Diperpanjang hingga 9 Agustus, Status Kota Mataram Belum Jelas
Dia meminta APKLI segera mempersiapkan data anggota yang berhak mendapatkan bantuan. Sehingga pemerintah dapat segera memproses penyaluran bantuan.
Tonton juga:
“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja, langsung konkret, data kabupaten/kota,” tegas Zulkieflimansyah.
Bantuan sosial berupa paket sembako itu disebutnya sebagai bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Mini.
Baca juga: VIRAL Pedagang Cilok Pakai Jas ala Pejabat di Mataram, Cara Bertahan dari Pandemi dan PPKM Darurat
Bantuan itu diinisiasi Pemprov NTB bersama dengan berbagai stakeholder, seperti Baznas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank NTB Syariah, dan pihak lainnya.
Sementara itu, Ketua APKLI NTB Abdul Majid berterimakasih atas respons cepat dari gubernur NTB.
Solusi yang diberikan seperti bantuan sosial bagi para PKL dan relaksasi dari berbagai pihak bank sangat bermanfaat.
”PKL ini dari awal PPKM selalu menerima dengan legowo berbagai keputusan pemerintah,” katanya.
Tapi bila kondisi ini terus berlanjut, mereka bisa melakukan apa-apa untuk perekonomian keluarga. Sementara semua PKL harus membiayai hidunya.
Dalam pertemuan itu hadir sejumlah kepala dinas Pemprov NTB, kepala BPKP NTB, pengurus Baznas NTB, Dirut Bank NTB Syariah, kepala OJK NTB, Bank BNI, BRI, Mandiri dan Dirut Gerbang NTB Emas (GNE).
(*)
