Kedatangan KPK Ditolak Mahasiswa Mataram, Lili Pintauli: Setiap Orang Bebas Menyampaikan Aspirasinya

Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) disambut aksi penolakan mahasiswa.

TribunLombok.com/Sirtupillaili
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) disambut aksi penolakan mahasiswa.

Mahasiswa berunjuk rasa di sejumlah lokasi, tempat KPK menggelar acara, Senin (28/6/2021).

Seperti Hotel Golden Palace, saat rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi bersama kepala daerah dan DPRD se-NTB.

Kemudian monitoring dan evaluasi implementasi pendidikan antikorupsi di Universitas Mataram.

Para mahasiswa menolak kedatangan Ketua KPK Firli Bahuri seraya memintanya mundur.

Firli Bahuri pun batal datang ke NTB.

Terkait sejumlah aksi tersebut, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menanggapinya santai.  

Baca juga: Mahasiswa di Mataram Desak Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua KPK 

”Setiap orang bebas menyampaikan aspirasinya. Negara kita negara demokratis,” kata Lili Pintauli, pada wartawan usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi, Senin (28/6/2021).

Tapi, apakah aspirasi itu dapat dipenuhi, pihaknya akan melihat dari prosedur dan mekanisme yang ada.

”Tidaklah serta merta permintaan itu dipenuhi,” katanya.

Bila KPK bisa menunjukkan kinerja lebih baik, masyarakat bisa melihat secara komprehensif dan objektif.

”Jadi bukan karena merasa emosi, kemudian berpandangan terlalu sempit,” katanya.

Persoalan di KPK, menurut Lili, harus dilihat secara menyeluruh.

Apakah KPK juga sudah mengerjakan tugasnya atau tidak.

Pihaknya juga harus mendukung kegiatan pemerintah.

Baca juga: Cari Ketua KPK Firli Bahuri, Mahasiswa di Mataram Sweeping Mobil Para Pejabat

Walau pun KPK dalam rumpun eksekutif, tetapi dalam setiap kegiatannya tetap melakukan dengan independen.

”Tidak bisa diintervensi,” tegasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menunjukkan kepada para kepala daerah kegiatan penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penyelamatan beberapa aset negara.

Apa yang dilakukan di NTB saat ini merupkan bagian dari upaya pencegahan.

”Jadi pencegahan ini memang diharapkan untuk mendukung program kerja pemerintah sampai 2024,” katanya.

Terkait batal Ketua KPK Firli Bahuri datang ke Mataram, Lili menjelaskan, itu bukan karena ada aksi demo penolakan mahasiswa.

”Bukan. Jadi memang kegiatan itu baru (lain) mendadak,” jelasnya.

Baca juga: Peredaran Narkoba di Desa Mengkhawatirkan, Gubernur NTB Minta BNN Masifkan Desa Bersinar

KPK menurutnya terbiasa merencanakan satu hal, tapi kalau ada tugas penting lainnya secara mendadak, maka akan alihkan kepada pimpinan lain.

”Itu hal biasa. Jadi tidak ada urusan dengan demo,” katanya.

”Saya tidak tahu ada aksi penolakan, kita tidak ada yang tahu di kantor,” tandasnya.

Berita terkini di NTB lainnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved