Korban Perdagangan Orang di NTB Merasa Diabaikan, Tuntut Perhatian Pemerintah
Para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah memberikan perhatian lebih.
Penulis: Sirtupillaili | Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
lihat foto
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK UTARA – Para korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta pemerintah memberikan perhatian lebih.
Terutama korban-korban yang berjuang di pengadilan untuk mengungkap kasus-kasus TPPO.
Mereka telah menguras waktu, tenaga, dan pikiran selama proses persidangan. Juga membantu aparat mengungkap dan menangkap jaringan pelaku TPPO.
Tapi setelah semua proses hukum selesai. Para korban ini justru merasa dicampakkan negara.
Tidak ada pembinaan atau perhatian sama sekali bagi para penyintas.
Para korban ini harus memulai lagi dari nol lagi untuk memperbaiki perekonomian keluarga.
AR kini susah payah bekerja sebagai penjual sayur.
Baca juga: Gempa Bumi Tektonik Magnitudo 4,6 Guncang Bima NTB
”Harusnya adalah sedikit perhatian ke kami-kami ini, agar tidak lagi berpikir bekerja ke luar negeri. Minimal dikasi bantuan modal usaha,” harap AR (35), salah seorang penyintas TPPO di Lombok Utara, Senin (22/3/2021).
AR dijual oleh agen pekerja migran ke Damaskus, Suriah tahun 2017 silam. Padahal dia dijanjikan bekerja ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Dengan apa yang dialami, AR mengaku, tidak heran mengapa banyak korban TPPO di NTB enggan memperkarakan kasusnya ke polisi.
Sebab setelah kasus selesai, tidak ada keuntungan secara finansial yang mereka dapatkan.
”Banyak korban perdagangan orang tidak mau memperkarakan karena mereka ingin fokus mencari nafkah,” katanya.
Selama proses hukum, AR harus bolak balik ke pengadilan, tidak ada waktu mencari nafkah buat keluarga.
Terlebih jarak Pengadilan Negeri (PN) Mataram dengan rumah AR, di kaki Gunung Rinjani tidak dekat.
