Akses Internet Sulit, Banyak Pekerja NTB Belum Dapat Bantuan Kartu Prakerja dan BSU

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Banyak pekerja di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum terjangkau program kartu prakerja dan bantuan subsidi upah (BSU).

Penyebabnya, banyak pekerja belum paham dan terkendala minimnya fasilitas untuk mengakses program tersebut.

"Seperti jaringan (internet) yang tidak mendukung dan peralatan komputer atau gadget untuk mengakses secara online," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi, saat menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI, di kantor Gubernur Provinsi NTB, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Kembali Diperpanjang, Provinsi NTB Masuk Lima Daerah Perluasan

Begitu juga dengan BSU, lanjut Gita, hanya pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan saja yang dapat.

"Padahal masih banyak pekerja yang belum terdata," katanya.

Tonton Juga :

Sekda Gita berharap, fakta-fakta di lapangan itu tersebut harus menjadi atensi pemerintah pusat.

"Semoga kendala ini dapat disampaikan Komisi IX kepada pemerintah," harap Sekda.

Baca juga: Berulang Kali Curi Motor, Lupus Ditangkap Tim Polres Lombok Utara

Gita juga menyampaikan, akibat pandemi Covid-19, banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB mengalami pemutusan hubungan kerja.

"Termasuk pekerja yang memenuhi syarat bekerja diluar negeri, mereka terpaksa ditunda keberangkatannya," ujar Gita.

Kondisi itu menjadi persoalan tersendiri bagi daerah.

"Kelanjutan pekerjaan mereka akan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota," katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Wismaningsih Drajadiah menyampaikan, kesulitan pendataan secara online.

"Ini salah satu penyebab masih rendahnya pengikut program prakerja," katanya.

Termasuk kendala fasilitas dan prasarana.

Baca juga: Kentut di dalam Air saat Berenang Apakah Bisa Membatalkan Puasa Ramadhan? Simak Penjelasannya

"Kendala kami masih minim masyarakat yang memahami IT di desa-desa," katanya.

Dia berharap ada pelayanan bantuan secara offline bagi masyarakat yang belum ramah IT.

Kunjungan itu dihadiri Dirjen Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kepala BPJS NTB, BLK Lombok Timur, dan Dewan Pengawas Keternagakerjaan.

Ansory Siregar, ketua tim kunjungan Komisi IX DPR RI mengatakan, apa yang disampaikan pemerintah daerah akan mereka sampaikan menjadi bahan evaluasi di pusat.

"Aspirasi dan masukan dari pertemuan ini akan kami bawa ke sidang DPR untuk diperbaiki," tegas Ansory.

Mereka melakukan kunjungan dalam rangka monitoring dan evaluasi program BSU dan kartu prakerja.

Mereka ingin mendengar langsung permasalahan dan hambatan di Provinsi NTB.

Selain NTB, dua daerah lain menjadi konsen Komisi IX yaitu Jawa Barat dan Bengkulu.

"Kami ingin mengetahui sejauh mana program pemulihan dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pemulihan  ekonomi akibat Covid-19," katanya.

Termasuk informasi sejauh mana pelaksanaan program tersebut.

Baca juga: Foto Seorang Jurnalis Mendadak Viral, Disebut Mirip Aldebaran Ikatan Cinta

Serta penanggulangan PMI di NTB.

Ansory Siregar menjelaskan, tahun 2020 kartu prakerja dimulai dengan anggaran Rp 10 triliun.

Kemudian ditambah lagi Rp 10 triliun.

Sehingga total anggaran untuk kartu prakerja Rp 20 triliun.

Sedangkan untuk BSU sebesar Rp 30 triliun.

"Harapan kami anggaran ini tersalurkan dengan baik kepada masyarakat," katanya.

Mengenai permasalahan pendataan kartu prakerja, ia melanjutkan, harus ada prakerja  offline bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses secara online.

"Begitu pun pekerja yang tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dibuatkan strategi dan kebijakan lain," katanya.

Siregar juga meminta kemententerian  memberikan data prakerja dan BSU yang terdata online kepada daerah.

Sehingga dapat disinergikan data masyarakat yang telah menikmati program.

(*)