Breaking News:

Begini Sikap Gubernur NTB Saat Didesak Massa untuk Menolak UU Omnibus Law

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah tidak mau gegabah menyikapi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Kontributor TribunLombok.com, Sirtu
TOLAK OMNIBUS LAW: Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat NTB Menggugat berunjuk rasa di depan kantor gubernur NTB, Selasa (13/10). 

Laporan Kontributor TribunLombok.com, Sirtupillaili

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB H Zulkieflimansyah tidak mau gegabah menyikapi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

Meski didesak para demonstran untuk menolak, orang nomor satu di NTB ini bersikap lain.

Baginya, sebelum menyatakan sikap menolak atau menerima ia harus mendengar masukan dari semua elemen masyarakat NTB.

"Bukan sekedar gagah-gagahan, teriak-teriak, tapi tolong tampung apa yang disampaikan masyarakat untuk kemudian nanti disampaikan ke presiden," katanya.

Presiden, kata Zul, telah meminta para menteri dan gubernur menyerap semua aspirasi warga. ”Karena itu, satu dua hari ini kami akan mengumpulkan elemen masyarakat secara lebih luas, ada wakil mahasiswa, pengusaha, pekerja, LSM dan lain sebagainya," katanya.

Baca juga: NTB Berada di Akhir Musim Kemarau, Waspadai Perubahan Cuaca Ekstrem

Baca juga: Silaturahim dengan Lombok Mercusuar, Gubernur NTB: Ada Harapan Suku Sasak sebagai Petunjuk Arah

Dengan demikian, semua pihak punya pemahaman yang utuh tentang UU Omnibus Law. Sehingga sikap yang dikeluarkan Pemprov NTB benar-benar solutif.

Saat ini, lanjut Zul, banyak pihak belum memahami isi UU tersebut. Tapi karena desakan dan lain hal, beberapa kepala daerah langsung menyatakan menolak. 

Belakangan, setelah dipanggil presiden dan diberi penjelasan, sikap mereka berubah.

”Sekarang teman-teman maunya seperti apa, apakah kita menyatakan sikap kemudian dipermalukan. Atau kita dalami dan kaji dulu kemudian kita bersikap setelah ada kajian,” katanya, kepada para demonstran yang berunjuk rasa di kantor gubernur NTB, Selasa (13/10).

Jawaban gubernur tersebut tidak memuaskan massa aksi dari LSM Kasta NTB dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB Menggugat.

Mereka terus menuntut agar gubernur menolak UU Omnibus Law. Tapi harapan itu tidak bisa dipenuhi, sebab gubernur ingin telaah mendalam terlenih dahulu.   

Meski demikian, Gubernur Zul mengatakan, ia dapat memahami apa yang disampaikan warga. Selaku gubernur ia akan menyerap aspirasi masyarakat untuk disampaikan ke pemerintah pusat. () 

(*)

Editor: Maria Sorenada Garudea Prabawati
Sumber: Tribun Solo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved