Vaksin Covid-19 Tersedia November 2020, Prioritas untuk Tenaga Medis, TNI/Polri dan Guru

TRIBUNLOMBOK - Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto dalam kunjungan kerja ke China pada pekan lalu, menguraikan persiapan detail program vaksinasi Covid-19.

Ketersediaan vaksin tersebut telah dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia dengan pemimpin perusahaan produsen Covid-19 yakni, Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di China.

Ia melanjutkan, prioritas para tenaga kesehatan dan aparat keamanan yang berada di garis terdepan dalam penanganan Covid-19.

"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedik, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan, seperti dikutip dalam rilis Kemenko Maritim, Senin (12/10/2020).

Menkes menyebut, para garda terdepan dan yang tidak mampu secara ekonomi akan dibayarkan vaksinnya oleh Pemerintah.

"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh Pemerintah," ujarnya.

Untuk tahun ini, Cansino sanggup menyediakan 100.000 vaksin dosis pada November 2020. Selanjutnya mereka akan menyediakan 15-20 juta vaksin pada tahun 2021.

Sementara itu, G42/Snipharm sanggup menyediakan 15 juta vaksin (dua dosis vaksinansi) tahun ini, 5 juta di antaranya akan datang pada November 2020.

Sinovac sanggup menyediakan 3 juta vaksin hingga Desember 2020.

Jumlah tersebut akan didatangkan ke Indonesia secara bertahap, yakni 1,5 juta vaksin dosis tunggal pada minggu pertama November, 1,5 juta vaksin dosis tunggal pada minggu pertama bulan Desember 2020.

Setelah itu mereka akan mengirimkan 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.

Di tahun 2021, Sinopharm akan mengusahakan untuk mengirimkan 50 juta vaksin (dual dose), Casino 20 juta vaksin (single dose), dan Sinovac 125 juta (dual dose).

Baca juga: Airlangga Hartarto Sebut 30 Juta Dosis Vaksin Covid-19 akan Tiba di Indonesia Akhir 2020

Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, maka vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.

Sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerja samanya.

Mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto ini menuturkan, jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi tersebut dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.

Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.

Diketahui, di sela kunjungan kerja dan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri RRT dan jajaran pemerintahan RRT di Yunan, Tiongkok, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19: Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac pada Sabtu lalu.

Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi pembelian vaksin Covid-19 yang telah dijajaki oleh Menteri BUMN dan Menteri Luar Negeri dan dalam konteks persiapan eksekusi vaksinasi, transfer teknologi, dan penjajakan regional production di Indonesia.

Vaksin dari ketiga perusahaan tersebut diketahui sudah masuk pada tahap akhir uji klinis tahap ke-3 dan dalam proses mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) di sejumlah negara.

Baca juga: Cek Kehalalan Vaksin Covid-19, Komisi Fatwa MUI Periksa Langsung ke China

Vaksin Halal

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan vaksin covid 19 yang akan datang pada November 2020 sudah dipastikan kehalalannya.

"Terkait dengan hal-hal sudah dibahas dengan MUI dan karena untuk pandemi COVID-19 semuanya insyaallah halal, Halalan Thayyiban," ucapnya.

Pemerintah saat ini juga sudah menyiapkan uang down payment (DP) 50 persen, sebesar 250 juta dollar Amerika atau Rp 36,7 triliun untuk 100 juta vaksin Corona dari perusahaan farmasi yang berkantor pusat di Inggris tersebut.

"Sekarang Menkes maupun Menteri BUMN sedang negosiasi final dengan AstraZeneca dan kita menyiapkan untuk pengadaan 100 juta (vaksin) dan untuk itu diperlukan down payment sebesar 50 persen atau 250 juta," kata Airlangga.

Dana pengadaan vaksin tersebut menurut Airlangga sudah dianggarkan pemerintah dari sektor PEN.

Dana pengadaan vaksin tersbut diberikan kepada WHO dan CEPI menlalu skema Covax Andvance Market Commitment (AMC).

"Sinopharm itu sekitar di tahun 2020, 15 juta, kemudian terkait Cansino ini menjanjikan kita sekitar 100 ribu di akhir Desember dan tahun depan sekitar 15 juta dan AstraZeneca," ujar dia.

Sementara itu, Dirut Bio Farma Honesti Basyir juga memastikan kehalalan vaksin karena MUI juga terlibat dalam pemilihan vaksin tersebut.

"Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data, begitu juga dengan kehalalan vaksin G42/Sinopharm. MUI-nya Abu Dhabi sudah menyatakan no issue dengan kehalalan vaksin G42," ujarnya.

Honesti mengatakan vaksin telah dinyatakan kehalalannya setelah BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) melakukan kunjungan ke Abu Dhabi, Ibu Kota UEA, beberapa waktu lalu.

Dalam keterangannya di laman Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Honesti juga menyampaikan kunjungan ke China akan dilakukan pada 14 Oktober mendatang.

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kualitas fasilitas produksi dan kehalalan vaksin produksi Sinovac, dan Cansino.

Kehalalan vaksin Sinovac dan Cansino akan dijamin melalui partisipasi MUI dalam proses pengujian data. (Tribun Network/fik/rin/wly)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 6,6 Juta Vaksin Covid-19 Tersedia November 2020, Prioritas untuk Tenaga Medis, TNI/Polri dan Guru