TOPIK
Bappenda Provinsi NTB
-
Dijelaskannya, PAD terbesar NTB berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 440 miliar lebih hingga Oktober 2023.
-
Program ini dilaksanakan sebagai wujud nyata upaya Bappenda Provinsi NTB meningkatkan pendapatan daerah.
-
Acara penandatanganan PKS berlangsung pada hari Kamis (8/6/2023) di Kantor Bappenda Provinsi NTB di Mataram.
-
Gerakan dimulai dari Dusun Karang Genteng berupa penyaluran telur ayam bagi bayi dan balita yang terindikasi stunting (menderita gizi buruk).
-
Tercatat realisasinya mencapai 146,93 persen, dengan nilai Rp 2,82 miliar lebih atau melampaui Rp 903,12 juta dari target Rp 1,92 miliar lebih.
-
Hal itu dilakukan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
-
Tim TP2DD ini akan bekerja secara intensif untuk memastikan digitalisasi transaksi pendapatan berjalan lancar dan efektif di Provinsi NTB.
-
Dijelaskannya, objek kendaraan aktif atau yang melakukan daftar ulang (DU) merupakan potensi penerimaan PKB yang paling utama dan harus dijaga.
-
Kunjungan ini merupakan program BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram bertajuk Company and Government Visit.
-
Dari hasil kajian dan beberapa kali diskusi pembahasan, terdapat substansi penting yang melatarbelakangi perubahan pergub tersebut.
-
Bappenda Provinsi NTB dituntut untuk terus dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan mendorong seluruh potensi pendapatan daerah dapat optimal
-
Warga di Nusa Tenggara Barat kini lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) lebih mudah dengan Quick Response Indonesian Standard (QRIS).
-
Tim Bappenda Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja keliling ke semua Samsat se-NTB. Selain melakukan monev pendapatan, juga hidupkan Pojok Baca, NTB.