Yusron menjelaskan, permasalahan IPR sudah dibahas mendalam dalam dua kali rapat di tingkat Forkopimda NTB.
Imam merupakan pelaku tunggal dalam kasus penemuan mayat dicor dalam sumur di Lombok Barat,
Hingga awal September ini, daftar UMKM yang akan tampil di MotoGP Manadlika 2025 masih belum ditetapkan.
Perda IPR NTB nantinnya akan mengatur anggaran reklamasi pasca tambang.
Sampai Agustus jumlah penerima manfaat MBG kategori PAUD dan RA mencapai 23.051 siswa.
Dua siswa SMKN di Mataram inisial F dan G dilaporkan ke Polresta Mataram, atas dugaan penganiayaankepada temannya
Gubernur NTB juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat NTB yang telah menjaga kondusivitas daerah.
Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus menambah pasokan LPG 3 kilogram dan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Nusa Tenggara Barat (NTB)
Target pendapatan NTB diproyeksikan naik menjadi Rp6,45 triliun dari sebelumnya Rp6,33 triliun.
Belasan koperasi tamabang di NTB yang mengajukan izin IPR tersebar di Lombok Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima.
Satreskrim Polresta Mataram akan menetapkan tersangka kasus penggelapan mobil operasional Bawaslu NTB setelah dilakukan pemeriksaan korban.
Pada tahun 2025 ini, anggaran APBD NTB difokuskan pada percepatan dan pembangunan kesejahteraan rakyat.
Penyidik Polresta Mataram masih menunggu petunjuk jaksa, terkait berkas perkara enam tersangka kasus korupsi masker covid-19.
Beberapa barang yang diambil dari gedung DPRD NTB di antaranya komputer, printer, sound system, hingga tabung gas
Penggunaan kantor gubernur oleh anggota DPRD NTB sebagai pusat kegiatan sementara adakag solusi yang paling cepat di tengah ramainya agenda
Dalam APBD Perubahan 2025 NTB, pendapatan diproyeksikan naik sebesar 2,01 persen dibandingkan pendapatan pada APBD murni 2025.
Salah satu SMA di Mataram dilaporkan menarik penggalangan dana komite sekolah sebesar Rp. 200.000 per bulan per siswa
Aksi pembakaran gedung DPRD NTB dilakukan dengan bom molotov yang dilempar ke area yang mudah terbakar
Polresta Mataram mengusut peristiwa pembakaran gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mengungkap pelaku
KPK mewanti-wanti koperasi tambang rakyat rawan potensi suap dan setoran berkaitan dengan konflik kepentingan