NTB Makmur Mendunia
Perjuangan Gubernur Iqbal Berbuah Hasil, Tiga Ruas Jalan di Sumbawa Siap Dibangun Lewat Program IJD
Pemerintah pusat resmi memberikan dukungan untuk pembangunan tiga ruas jalan penting di Kabupaten Sumbawa melalui program IJD.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Upaya Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa akhirnya membuahkan hasil.
Pemerintah pusat resmi memberikan dukungan untuk pembangunan tiga ruas jalan penting di Kabupaten Sumbawa melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD).
“Tiga ruas jalan di Kabupaten Sumbawa dipastikan terakomodir lewat IJD,” kata Gubernur NTB, Lalu Iqbal, Jumat (31/10/2025), melalui pesan singkatnya.
Ia menjelaskan, tiga ruas jalan yang masuk dalam program tersebut meliputi ruas Batudulang–Tepal dengan nilai anggaran Rp78 miliar, ruas Tepal–Batu Rotok senilai Rp205 miliar, serta ruas Lenangguar–Teladan senilai Rp29 miliar. Seluruh proyek ini akan dikerjakan dengan skema Multi Years Contract (MYC).
“Selama puluhan tahun tiga ruas jalan ini kondisinya memprihatinkan. Targetnya, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembangunan tiga ruas jalan tersebut akan meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Ia mengakui, perjuangan agar proyek ini bisa masuk dalam program IJD bukan perkara mudah.
Pria kelahiran Lombok Tengah itu mengatakan, persetujuan Menteri PU untuk masuk IJD tak mudah. Butuh proses panjang dan berliku. Pihaknya bersama Pemda Sumbawa berjuang agar pembangunannya bisa masuk skema Multi Years hingga dini hari.
“Ya, akhirnya pembangunan ketiga ruas ini disetujui,” tambahnya.
Baca juga: Jalan Rusak Kuripan–Gerung Akan Diperbaiki 2026, Warga Harap Tak Sekadar Janji
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu menyebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo telah menyiapkan dua opsi pendanaan untuk proyek tersebut, yakni melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman luar negeri, tergantung pada hasil finalisasi skema pembiayaan.
Sistem pendanaan ganda ini, kata dia, dipilih untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus menjamin keberlanjutan pengerjaan lintas tahun anggaran.
“Nanti ruas jalan lain akan kembali diajukan, tentu bisa dengan skema yang berbeda,” tutupnya.
(*)

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.