Jumlah Penerima Bansos 2026: PKH 10 Juta Orang, Data Penerima dari DTSEN

TRIBUNLOMBOK.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) memutakhirkan data penerima Bantuan Sosial (Bansos) 2026. 

Wamensos Agus Jabo Priyono menerangkan bahwa Bansos disalurkan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional.

"Sasaran program kerja Kemensos adalah memberikan bantuan sosial, baik PKH maupun BPNT, ATENSI untuk kelompok rentan, serta program pemberdayaan," ujarnya, Senin (29/12/2025) dikutip dari laman resmi Kemensos. 

Seluruh program kerja Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), ATENSI bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan sosial, disalurkan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.

PKH ditargetkan menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), disertai program BPNT dan pemberdayaan sosial ekonomi dengan target 15 ribu penerima. 

Baca juga: Pemkab Lombok Timur Salurkan Bansos ke 42.000 Masyarakat Miskin Ekstrem

Seluruh bantuan disalurkan secara nontunai melalui transfer rekening maupun PT Pos Indonesia.

Kemensos berharap penyaluran bantuan sosial dan bantuan pangan pada 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta perlindungan sosial bagi masyarakat.

Bantuan Pangan

Agus Jabo menekankan bahwa koordinasi dengan Kemenko Pangan menjadi krusial agar bantuan sosial dari Kemensos berjalan seiring dengan bantuan pangan pemerintah.

“Kaitannya dengan Badan Pangan, kami selalu berkoordinasi dalam pemutakhiran data agar bantuan sosial oleh Kemensos bersinergi dengan bantuan pangan. Korelasi ini harus dinamis antara Kemensos dan Kemenko Pangan, terutama dalam pemutakhiran data penerima,” tegasnya.

Agus Jabo juga menjelaskan bahwa pemutakhiran data dilakukan secara berlapis, mulai dari pendataan desa, validasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hingga ground check melalui pendamping PKH di lapangan.

“Data dari desa kami validasi bersama BPS, kemudian dilakukan pengecekan langsung oleh pendamping PKH. Transparansi itu penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa dilakukan penetapan cadangan pangan agar stabilitas harga dan distribusi tetap terjaga.

“Produksi diperkirakan lebih tinggi dari tahun ini, sehingga kita harus bersiap dari sisi penyerapan dan distribusinya agar harga tidak jatuh,” kata Zulhas, sapaan karibnya.

Ia mengungkapkan, pemerintah menyepakati peningkatan cadangan beras pemerintah dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton, yang akan digunakan untuk berbagai intervensi, termasuk bantuan pangan dan program stabilisasi harga.

Dia juga menekankan peran Bulog sebagai ujung tombak distribusi pangan nasional, terutama untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

“Bulog menjadi andalan kita, baik untuk penyaluran SPHP, penyerapan gabah, hingga pengendalian harga. Ini penting agar pangan bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” tandasnya.

(*)