Anugerah Keterbukaan Informasi Publik NTB: Lalu Iqbal Minta OPD Lebih Transparan

Ringkasan Berita:

• Gubernur NTB menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan mendorong seluruh badan publik memenuhi standar keterbukaan sesuai undang-undang.
• RSJ Provinsi NTB mendapat apresiasi khusus dengan predikat Sangat Informatif dan direncanakan dikembangkan sebagai rumah sakit ramah perempuan.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyerahkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, kepada sejumlah badan publik dengan predikat informatif, dalam acara yang digelar oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (18/12/2025).

Dalam sambutannya, Lalu Iqbal mengakui bmasih terdapat sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta pemerintah kabupaten/kota yang belum masuk dalam kategori informatif.

Ke depan, ia berharap seluruh badan publik di NTB dapat memenuhi standar keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur memberikan apresiasi khusus kepada Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi NTB yang berhasil meraih predikat Sangat Informatif.

Menurutnya, RSJ NTB telah menunjukkan pengelolaan organisasi yang profesional dan transparan.

“Saya melihat Rumah Sakit Jiwa sebagai salah satu model pengelolaan organisasi yang baik. Implementasi programnya jelas, transparan, dan delivery-nya terlihat. Ini patut ditiru,” puji Gubernur Iqbal.

Selain itu, ia mengungkapkan rencana pengembangan RSJ Provinsi NTB menjadi rumah sakit ramah perempuan, khususnya dalam pelayanan ginekologi.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah terhadap penguatan perlindungan kesehatan perempuan di NTB.

Lebih lanjut, ia menekankan transformasi digital harus dibarengi dengan penguatan tata kelola dan kelembagaan.

Menurutnya, digitalisasi tanpa sistem yang kuat justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, termasuk risiko keamanan siber.

Ia juga mendorong perubahan paradigma keterbukaan informasi dari stelsel pasif menjadi stelsel aktif.

Dalam pola ini, badan publik secara proaktif menyediakan data yang tidak dikecualikan untuk diakses oleh masyarakat secara luas.

“Lebih dari 80 persen data yang kita miliki sebenarnya bukan data rahasia. Data-data itu harus kita sediakan diminta atau tidak diminta, agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, akademisi, LSM, investor, hingga pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan berbasis data,” tegasnya.

Gubernur berharap rekomendasi serta evaluasi dari Komisi Informasi NTB dapat menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, demi mewujudkan pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel di Bumi Gora.