Beasiswa NTB: Antara Kepentingan Publik dan Manuver Politik

Oleh: Haerunnida
Penulis adalah Mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Mataram

TRIBUNLOMBOK.COM - Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada individu untuk menunjang proses belajar, baik berdasarkan prestasi, kondisi ekonomi, maupun kategori tertentu. Beasiswa bukanlah bantuan politik, melainkan instrumen kebijakan di bidang pendidikan.

Beredar kabar program Beasiswa NTB yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan dihapuskan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.

Program ini diduga kuat digunakan hanya untuk memenuhi janji kampanye gubernur yang menjabat sebelumnya.

Transparansi Dana APBD adalah Kewajiban Publik

Amanat Pasal 23 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait APBD menegaskan bahwa penggunaan dana ini harus ditujukan untuk kepentingan publik dan dilakukan secara transparan, adil, dan berkelanjutan.

Jika program beasiswa ini hanya sekadar menjadi hadiah politik bagi tim sukses, hal tersebut sudah menyimpang dari esensi pendidikan sebagai hak konstitusional rakyat.

Fenomena ini juga bertentangan dengan pernyataan yang tercantum dalam UUD nomor 17 tahun 2003, yang menekankan keuangan negara yang telah dialirkan ke daerah dalam bentuk APBD, wajib untuk memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, seperti memperbaiki infrastruktur sekolah, meningkatkan kompetensi guru, atau membuka akses pendidikan bagi siswa yang kurang mampu.

Baca juga: Hasil Seleksi Administrasi Beasiswa BPI 2025 Guru dan Calon Guru Telah Dirilis, Ini Cara Mengeceknya

Alih-alih memprioritaskan kebutuhan rakyat, penggunaan dana beasiswa dari APBD ini justru seringkali dimanfaatkan oleh gubernur atau pejabat untuk meningkatkan citra diri (branding).

Mereka ingin dikenal sebagai pemimpin yang amanah, padahal penyalahgunaan dana ini bertentangan dengan prioritas negara untuk menjangkau siswa-siswa yang tidak mampu.

Penggunaan dana beasiswa tidak seharusnya disalahgunakan untuk kepentingan politik atau pengangkatan nama baik pejabat/tim sukses.

Program Tetap Berlanjut Tanpa Dana APBD

Dalam sebuah wawancara (inside talks), Gubernur NTB, Muhammad Iqbal, ditanya mengenai kelanjutan beasiswa untuk anak-anak NTB. Gubernur menjelaskan bahwa ia akan merealisasikan penghentian penggunaan dana APBD untuk beasiswa tersebut.

Sebagai gantinya, ia akan beralih menggunakan skema beasiswa yang bersumber dari luar APBD. Ia menyatakan telah mengumpulkan sejumlah beasiswa untuk dibagikan kepada siswa berprestasi yang ingin melanjutkan perkuliahan di luar negeri.

Menurutnya, program ini dapat terealisasi karena banyaknya beasiswa yang beredar, tergantung pada kemauan Pemprov untuk memanfaatkan akses tersebut. Program baru ini rencananya akan mulai dijalankan tahun ini.