NTB Terapkan Pendekatan Tematik dan Transformatif untuk Program Desa Berdaya, Ini Bedanya

Ringkasan Berita:

• Program Desa Berdaya NTB fokus mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan potensi lokal di pertanian dan pariwisata.
• Terdapat dua pendekatan: Tematik untuk 1.166 desa dengan 20 tema program, dan Transformatif untuk 106 desa miskin ekstrem berbasis Kepala Keluarga.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Program Desa Berdaya, dirancang dengan mekanisme yang ketat untuk memastikan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem benar-benar tepat sasaran.

Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (DPMPD) Dukcapil NTB, Lalu Hamdi, menjelaskan strategi ini bertumpu pada validasi data dan pengembangan potensi sumber daya lokal.

Menurut Lalu Hamdi, Program Desa Berdaya adalah inisiatif strategis yang memanfaatkan potensi lokal untuk mengentaskan kemiskinan melalui dua pilar utama, pertanian dan pariwisata.

"Pengentasan kemiskinan ini diyakini bisa dilakukan melalui dua pilar, yaitu pertanian dan pariwisata. Keduanya adalah potensi sumber daya kita di NTB," ujar Lalu Hamdi jelas Lalu Hamdi dalam Podcast Tribun Lombok belum lama ini.

Dua Pendekatan Intervensi: Tematik dan Transformatif

Lalu Hamdi menjabarkan bahwa Desa Berdaya diterapkan melalui dua pendekatan berbeda yang ditujukan untuk sasaran yang berbeda pula:

1. Desa Berdaya Tematik (Skala Kewilayahan)

Pendekatan ini menyasar keseluruhan 1.166 desa/kelurahan di NTB.

Fokus: Intervensi dilakukan dalam skala kewilayahan dengan pendekatan program yang dikerjakan oleh dinas terkait atau pemerintah desa.
Tema: Terdapat 20 tema program yang ditetapkan, di antaranya Desa Bebas Kemiskinan, Desa Hijau, Bebas Stunting, BUMDes, dan Koperasi.

2. Desa Berdaya Transformatif (Basis Kepala Keluarga/KK)

Pendekatan ini menyasar kelompok miskin ekstrem dengan basis intervensi pada Kepala Keluarga (KK).

Sasaran: Total 106 desa miskin ekstrem di NTB.
Target Awal 2026: Intervensi tahap pertama akan dilakukan pada 40 desa yang mencakup 7.250 KK atau 19.052 jiwa.
 
Verifikasi Digital untuk Tepat Sasaran

Untuk memastikan intervensi transformatif benar-benar menyentuh sasaran miskin ekstrem, Lalu Hamdi menekankan pentingnya penggunaan data yang valid.

"Bagaimana kita bisa intervensi? Tentunya harus kita kenal dulu siapa yang akan kita intervensi, apa permasalahannya, baru kita bisa tahu apa yang harus kita intervensi," jelasnya.

Pemprov NTB saat ini berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memadukan data Resosek (Registrasi Sosial Ekonomi) dengan data lainnya menjadi Dettessen (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).