Pemborosan SDM! Disnakertrans NTB Desak Kampus Evaluasi Kurikulum Agar Relevan dengan Industri

Ringkasan Berita:

• Disnakertrans NTB mendesak perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri.
• Pemerintah NTB memperkuat sinergi melalui Perda Nomor 2 Tahun 2025 dan memfasilitasi program Magang Nasional (100 ribu kuota) serta Magang ke Jepang (10 ribu kuota) sebagai sarana meningkatkan daya saing lulusan.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, mendesak perguruan tinggi, agar tidak hanya berfokus mencetak lulusan tanpa mempertimbangkan relevansi kompetensi di dunia kerja.

Muslim menyebut fenomena ini sebagai "pemborosan SDM".

Peringatan ini disampaikan Muslim saat menjadi narasumber dalam Pembekalan Wisuda Mahasiswa Universitas Teknologi Mataram (UTM) pada Kamis (13/11/2025).

Muslim memaparkan, NTB saat ini memiliki angkatan kerja mencapai 3,2 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih berada di angka 3,06 persen, atau setara dengan sekitar 98 ribu orang.

Padahal, di sisi lain, NTB memiliki lebih dari 18.276 perusahaan aktif yang siap menyerap tenaga kerja.

"Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk memastikan kurikulum dan pelatihan mahasiswa sejalan dengan kebutuhan dunia usaha," tegas Muslim.

"Jangan sampai kita banyak mencetak lulusan, tetapi kompetensinya tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Ini yang disebut pemborosan SDM."lanjutnya.

Menurutnya, angka pengangguran yang masih tinggi, di tengah ribuan perusahaan yang beroperasi, menuntut langkah konkret dari dunia akademik agar lulusan tidak hanya siap secara akademis, tetapi juga kompeten sesuai kebutuhan industri.

Dukungan Regulasi dan Peluang Magang

Muslim juga menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, sebagai dasar hukum dalam pengembangan sistem informasi dan penyelenggaraan program pelatihan, pemagangan, serta penempatan tenaga kerja daerah. 

Regulasi ini, lanjutnya, menjadi turunan dari Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi serta Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Program Pemagangan Lulusan Perguruan Tinggi.

Melalui sinergi kebijakan tersebut, Disnakertrans NTB kini aktif memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan Program Magang Nasional dan Program Magang ke Jepang (IM Japan) yang membuka peluang luas bagi lulusan NTB.

“Program Magang Nasional bisa diikuti melalui portal SIAPkerja dan MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan. Tahun 2025 ini tersedia 100 ribu kuota nasional, dengan 91 perusahaan dan instansi di NTB yang sudah siap menjadi penyelenggara,” jelasnya.

Sementara itu, Program Magang ke Jepang membuka peluang bagi 10 ribu peserta asal Indonesia untuk bekerja di sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, hingga teknologi informasi.

“Kalau kita bisa ambil 10 persen saja dari kuota itu, 10 ribu pengangguran di NTB bisa terserap. Tapi tentu harus disiapkan dengan kompetensi dan kemampuan bahasa Jepang,” tambah Muslim.

Ia juga menekankan, program magang bukan sekadar pengalaman, melainkan sarana meningkatkan daya saing lulusan di dunia kerja.

Menutup pembekalan, Muslim mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadi bagian dari agen perubahan NTB yang produktif dan berintegritas.

“Kami di Disnakertrans membuka ruang kerja sama seluas-luasnya bagi kampus-kampus di NTB. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan akademisi. Mari bergerak bersama menyiapkan SDM NTB yang unggul, siap kerja, dan siap bersaing global,” pungkasnya.