Gubernur Diminta Fokus Efisiensi Anggaran Ketimbang Protes Pemangkasan TKD

TRIBUNLOMBOK.COM - Sebanyak 18 gubernur dari berbagai provinsi mendatangi Gedung Kementerian Keuangan untuk menyampaikan keberatan mereka terhadap kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah semestinya fokus pada efisiensi anggaran. 

"“Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan,” ucapnya dikutip dari Tribunnews, Kamis (8/10/2025).

Tito menyampaikan tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang telah meminta para gubernur untuk simulasi penggunaan anggaran yang tersedia setelah pemangkasan TKD.

“Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu,” kata Tito.

Menurutnya, para kepala daerah tidak perlu pesimis setelah berkurangnya anggaran dari pusat ke daerah.

“Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum,” bebernya. 

Baca juga: Menkeu Purbaya Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Potong TKD

Tito menyebut bahwa banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergarap optimal, terutama dari sektor jasa seperti restoran, hotel, dan lahan parkir.

Ia menyoroti kebocoran sistem pemungutan pajak yang membuat pendapatan daerah tidak maksimal.

“Silakan datang ke restoran-restoran, hotel kan umumnya dipajakin itu. Mungkin yang customer-nya enggak baca, di bill itu ada pajaknya. Pertanyaannya apakah ini semua akan disampaikan kepada Dispenda daerah? Belum tentu,” kata Tito.

Ia juga menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel agar pajak yang seharusnya masuk ke kas daerah tidak bocor di lapangan.

Menurutnya, lahan parkir juga bisa menjadi objek pajak yang selama ini luput dari pengawasan.

“Parkir itu salah satu contoh sumber PAD yang potensinya besar. Kalau dibuat sistem yang baik, kebocoran bisa ditekan dan uangnya masuk ke kas pemerintah daerah, bukan ke oknum,” imbuhnya.

TKD adalah anggaran yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasi dan disalurkan kepada daerah  untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2025) menjelaskan bahwa pihaknya memaklumi para kepala daerah yang TKD-nya dipotong. 

Kebijakan pemotongan TKD bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal.

Pemerintah pusat, sambung Purbaya, masih memberi ruang bagi daerah untuk mendapatkan tambahan TKD pada tahun 2026. 

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik,” ujarnya.

Penambahan TKD akan mempertimbangkan perkembangan penerimaan negara.

“Kalau ekonomi bagus otomatis pajaknya naik ya. Nanti kita lihat. Saya pesan ke mereka, pastikan aja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan enggak ada yang bocor,” tutur Purbaya.

Ia menegaskan, penyerapan anggaran yang efisien menjadi syarat utama agar pemerintah bisa menambah dana ke daerah.

“Kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah,” katanya.

"ketika itu tidak bisa dihilangkan susah kita menjalankan atau menambah anggaran ke daerah. mereka juga setuju," sambungnya.

Purbaya mengaku pihaknya telah berdialog dengan para gubernur yang melakukan protes. Dia menyebut sinyal yang diterima sejauh ini positif.

“Kira-kira sinyalnya seperti itu. Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggarannya), juga enggak akan tarik ke atas ke pusat. Jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” pungkasnya.

(Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul TKD Dipangkas, Mendagri Tito Minta Gubernur Tak Pesimis dan Fokus Efisiensi