Sasak, Bangsa Tanpa Jalan Keluar

Misalnya, ketika seorang gadis yang terlambat pulang ke rumah, sering kali jalan pintas yang ditempuh adalah perkawinan bawah umur. Dalam hal ini menjaga marwah keluarga menjadi tumpuan. Namun dimensi sosiologis ini hampir tidak pernah disentuh oleh para pengutuk. Yang terjadi hanya penghakiman normatif bahwa perkawinan anak adalah salah. 

Tanpa ada usaha membangun alternatif yang adil, seperti pemberdayaan ekonomi secara luas, pendidikan seksual yang memadai dalam setiap lapisan masyarakat, pengembangan paradigma masjid dan pondok pesantren yang lebih berkemajuan dan terbuka. 

Termasuk penglibatan semua pihak sebagai kesatuan pencegahan. Begitu juga terkait pengembangan lembaga adat seperti MAS menjadi lebih organik, egaliter, terbuka, dan modern. Tidak kalah penting ialah membuka ruang dialog kultural yang sehat. Dialog kultural yang setara. Elit dan rakyat bawah duduk bersama untuk membuka ruang berpikir yang lebih luas. 

lihat foto

Fenomena serupa terjadi pada kontroversi Ale-ale, sebuah hiburan rakyat berupa joget yang kerap dituding vulgar. Setiap kali hajatan rakyat menampilkan Ale-ale, suara-suara kecaman segera menggema. 

Tokoh agama menyebutnya sebagai perusak moral, pemerintah menilainya tidak sesuai etika publik, kaum terpelajar menganggapnya merendahkan martabat budaya, dan tokoh adat menilainya sebagai bentuk kebiadaban yang mencoreng nilai adiluhung Sasak. 

Sekali lagi, orang Sasak terjerembab ke ruang budaya tanpa jalan keluar. Tidak ada yang berusaha memahami mengapa Ale-ale begitu populer di kalangan masyarakat bawah. Mereka yang ikut menari dalam Ale-ale bukanlah orang-orang yang ingin merusak budaya, melainkan rakyat kecil yang haus hiburan, generasi muda yang tidak memiliki ruang ekspresi, atau masyarakat miskin yang menjadikan hajatan sebagai satu-satunya arena kegembiraan bersama. 

Ale-ale sebagai sumber ekonomi, sebagai ruang ekspresi kolektif atas kebekuan yang banyak ditimbulkan oleh elit. Ale-ale sebagai simbol perlawanan atas kemandekan budaya yang dipaksa bertahan tanpa ada kesadaran perubahan. Ale-ale sebagai produk kreatif orang Sasak. 

Sungguh malang, karena jangankan menyelami semua konteks tersebut, para elit justru memandang Ale-ale hanya dari sudut salah-benar, moral-amoral, luhur-rendah. Akibatnya, Ale-ale tidak pernah ditangani sebagai fenomena sosial yang kompleks, melainkan sekadar objek kutukan. 

Dalam hal ini, seharusnya para elit lebih arif berpikir bahwa tentu saja masyarakat Sasak tidak bodoh untuk menerima secara luas Ale-ale. 

Jika Ale-ale dirasa mengancam ekosistem mereka, sudah tentu tak ada sambutan luas. Karena itu, penyelesaian menggunakan cara kaca mata kuda berpotensi semakin menguatkan jurang antara elit dan realitas masyarakat Sasak bawah. Elit sebaiknya berpikir bahwa setiap budaya baru yang muncul di tengah masyarakat Sasak bukan sepenuhnya ancaman, tetapi juga sekaligus dapat dijadikan medan untuk membangun kearifan baru.

Kasus nyongkolan memperlihatkan pola serupa. Nyongkolan, prosesi pengantaran pengantin yang diiringi musik tradisional, kerap menuai kontroversi karena dianggap mengganggu lalu lintas, menimbulkan keributan, atau melahirkan aksi hura-hura yang jauh dari makna sakral pernikahan. Namun, sebagaimana kasus yang lain, solusi yang ditawarkan tidak pernah benar-benar komprehensif. 

Nyongkolan hanya ditempatkan sebagai masalah yang harus dibatasi, ditertibkan, atau bahkan dihapuskan, tanpa ada upaya mencari cara agar tradisi ini bisa tetap hidup secara arif dalam konteks modern. Padahal nyongkolan adalah ekspresi budaya kolektif yang merekatkan komunitas, ruang sosial tempat orang Sasak merayakan identitas bersama. 

Jika hanya dipandang sebagai masalah, maka tradisi ini akan terus menuai kontroversi tanpa pernah menemukan bentuk baru yang lebih relevan. Dengan demikian, bangsa Sasak sekali lagi memperlihatkan diri sebagai bangsa tanpa jalan keluar, karena gagal mengolah tradisi menjadi kearifan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari tiga kasus tersebut terlihat jelas bahwa pola respons para elit selalu sama yakni mengutuk dari sudut normatif dan elitis tanpa menyelami akar persoalan. 

Kutukan moral, larangan administratif, atau kecaman adat hanya menambah tebal jurang antara elit dengan rakyat bawah. Rakyat merasa tidak diwakili, karena suara mereka tidak pernah didengar. Mereka hanya menjadi objek penghakiman, bukan subjek yang diajak berdialog.