Gedung Baru DPRD NTB Mulai Tahap Perencanaan Teknis

Ringkasan Berita:

• Pembangunan gedung baru DPRD NTB mulai memasuki tahap perencanaan teknis setelah sisa bangunan terbakar dilelang. 

• Proyek ditarget mulai konstruksi September 2026 dengan pembiayaan dari APBN.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah 

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dibakar saat aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu, masuk tahap perencanaan teknis setelah sisa dari kebakaran gedung tersebut dilelang.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Hendra Saputra mengatakan, pihaknya sudah diundang oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB.

Hal tersebut untuk menyaksikan penandatangan kontrak perencanaan teknis dan menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan gedung ini.

Terutama terkait dengan model dan ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, Hendra mengatakan harus ada penyesuaian dengan anggota dewan saat ini serta harus inklusif terhadap semua kalangan.

"Kaitannya dengan kondisi gedung menyesuaikan dengan jumlah anggota, fasilitas mendasar, serta menyesuaikan dengan luas area yang ada saat ini," kata Hendra.

Hendra mengatakan perencanaan ini membutuhkan waktu enam bulan, namun ia meminta agar proses ini bisa selesai dalam waktu empat bulan sehingga lelang fisiknya bisa segera dilakukan.

Sebelumnya mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini menyampaikan proyek fisik dari gedung yang berada di Jalan Udayana, Kota Mataram ini ditargetkan bisa dilakukan September 2026.

"Mengenai anggaran, tidak ada dari APBD. Semuanya langsung menggunakan dana APBN. Targetnya, konstruksi akan dimulai tahun ini, kemungkinan pada bulan September," kata kata Hendra.

Baca juga: Pembangunan Gedung DPRD NTB Pasca Dibakar Masih Tunggu DED, Target Mulai September 2026

Dalam prosesnya Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, sudah mengajukan anggaran ke pemerintah pusat sebesar Rp200 miliar untuk proyek tersebut. Namun belum diketahui berapa besaran resmi anggaran yang disetujui oleh pemerintah.

(*)