Status KLB Campak Dicabut, Dinas Kesehatan NTB Siagakan Ratusan Intel Kesehatan

Ringkasan Berita:

• Status KLB campak di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima dicabut setelah tren kasus menurun dalam sebulan berkat peningkatan imunisasi.
• Kasus campak banyak terjadi pada anak yang belum atau tidak lengkap imunisasi, sehingga penting menjaga cakupan vaksinasi merata.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Status kejadian luar biasa (KLB) campak di Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima dicabut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah tren kasus ini mengalami penurunan dalam kurun waktu sebulan.

Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menyampaikan kasus ini mengalami penurunan setelah dilakukan imunisasi secara maksimal. Di Kabupaten Bima saja, lebih dari 50 persen anak sudah mendapatkan imunisasi.

"Teorinya ketika vaksinasi bagus, kekebalan kolektif itu akan terbentuk di situ. Yang perlu kita waspadai ketika status imunisasi tidak merata dan tidak lengkap," kata Fikri saat ditemui, Senin (4/5/2026).

Fikri mengatakan beberapa kasus campak ini justru terjadi ketika anak tidak mendapatkan imunisasi. Ini biasanya disebabkan karena orang tua menolak melakukan itu atau jumlah vaksin campaknya kurang.

"Ketika terjadi campak, risiko terjangkitnya lebih tinggi dan berpotensi menularkan kepada anak yang sehat. Tetapi jika anak tersebut sudah mendapatkan vaksin, maka kekebalan tubuh terbentuk," kata Fikri.

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB ini mengatakan, kasus yang sering terjadi juga ada anak yang ketika mendapatkan vaksin, suhu tubuhnya meningkat menjadi panas, maka harus mendapatkan vaksin lagi.

Karena ketika suhu tubuh meningkat, jelas Fikri, itu sistem kekebalan tubuh sedang diproses namun belum seutuhnya terbentuk, sehingga perlu dilakukan vaksinasi sekali lagi.

"Imunisasi hitungannya mungkin sudah merata, tetapi ada yang seharusnya dua kali karena faktor yang tadi," kata Fikri.

Meski status KLB sudah dicabut, namun Dinas Kesehatan NTB terus melakukan pengawasan dengan menerjunkan surveillance (pengawas). Mereka akan mendeteksi ketika ada tren peningkatan kasus di level puskesmas.

"Kita ada surveillance kesehatan, intel kesehatan di level puskesmas. Dia bisa mendeteksi ketika kasus ini meningkat. Ini sudah kita latih di level puskesmas," jelasnya.

Fikri mengatakan setiap puskesmas terdiri dari dua intel kesehatan. Saat ini di NTB terdapat 177 puskesmas, artinya ada 354 surveillance yang bertugas memantau tren kasus menular ini.

Baca juga: Nakes di 14 Provinsi Dapat Prioritas Vaksinasi Campak