Pemprov NTB Bebaskan Kades Rancang Anggaran Desa Berdaya

“Nanti yang 256 desa ini akan kita undang di Musrembang besok. Kita langsung sosialisasikan, sampaikan arahannya kemudian baru nanti mereka kembali,” ujarnya.

Adapun anggarannya akan langsung disalurkan ke Pemerintah Desa dalam bentuk fresh money. Meski demikian, proses pencairannya mensyaratkan penyesuaian administrasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), mengingat bantuan ini bersifat bantuan keuangan khusus.

“Langsung ke desa (penyalurannya). Tetapi desa harus mengubah dulu administrasi pendapatannya. Karena kita ingin warga desa Bermusyawarah melalui kepala desanya nanti untuk membuat sebuah program,” jelasnya.

Ia menekankan, pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan program prioritas. Desa didorong menggali potensi yang dimiliki, baik di sektor pariwisata, pertanian, maupun lingkungan.

Misalkan di sektor pariwisata, ia berharap desa mampu mengembangkan konsep pariwisata berkualitas dengan memperhatikan kebersihan, kenyamanan, serta kelengkapan fasilitas. 

Sementara di sektor ketahanan pangan, desa dapat mengembangkan inovasi seperti pembangunan green house atau dukungan terhadap program penyediaan pangan lokal.

Adapun di sektor lingkungan, desa diberikan ruang untuk mengatasi persoalan sampah, termasuk melalui inovasi seperti pengolahan sampah berbasis maggot.

“Semua tergantung inovasi masing-masing kepala desa, tetapi tetap dalam tiga sektor prioritas tersebut,” tegasnya.

Dalam hal pengawasan, Pemprov NTB akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemprov akan membuat MoU dengan BPKP untuk mengawasi pelaksanaan program desa berdaya dan program-program lainnya.

Mengingat, anggaran yang dialokasikan terbilang cukup besar. Sehingga anggaran tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Yang jelas dari kami akan ada MoU dengan BPKP untuk pengawasannya, dan bukan hanya desa berdaya saja, tetapi program lainnya juga,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas pihak dalam pelaksanaan program ini. Ia menilai, keberhasilan pembangunan tidak dapat dicapai jika hanya mengandalkan satu pihak saja.

(*)