Pemprov NTB Segera Realisasikan Program Desa Berdaya, Inspektorat Awasi Ketat

Ringkasan Berita:

• Pemprov Nusa Tenggara Barat segera merealisasikan anggaran program Desa Berdaya dengan pengawasan ketat dari Inspektorat.

• Tahap awal menyasar 40 desa miskin ekstrem dengan bantuan stimulan bagi keluarga dan desa sebesar Rp300–500 juta untuk pengembangan ekonomi.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggaran program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) segera direalisasikan, dengan pengawasan ketat dari Inspektorat. 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil), Lalu Hamid mengatakan, pengawasan ini dilakukan agar anggaran tersebut tidak disalahgunakan. 

"Ada tim untuk mengawasi penggunaan anggaran ini, secara kelembagaan semua pelaksanaan dilakukan pengendalian, pengawasan oleh Inspektorat," kata Hamdi, Jumat (6/3/2026). 

Pengawasan ini dilakukan agar alokasi dana untuk program Desa Berdaya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja (APBD) 2026 ini, tepat guna sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disepakati.

"Apa yang boleh dilakukan sesuai dengan juknis, nanti akan di earmark (anggaran) sesuai menu yang disiapkan," kata Hamdi. 

Pada tahap pertama ini, ada 40 desa dengan status miskin ekstrim yang menjadi sasaran. Pemerintah juga sudah menerjunkan pendamping untuk memetakan persoalan di desa-desa tersebut. 

Program ini memiliki dua skema yakni transformatif dan tematik. Untuk transformatif menyasar keluarga miskin ekstrim di desa yang menjadi sasaran, sementara untuk tematik menyasar desanya langsung. 

Baca juga: Wagub NTB: Program Desa Berdaya Bukan Sekadar Bantuan, tapi Dorong Kemandirian Warga

Artinya bagi keluarga miskin ekstrim akan mendapatkan stimulan dari pemerintah, untuk pengembangan ekonomi secara mandiri dengan harapan perlahan keluar dari garis kemiskinan. 

Sementara untuk desa, juga akan diberikan stimulan dari pemerintah sebesar Rp300-500 juta untuk pengembangan potensi ekonomi agar bisa memberdayakan masyarakat setempat nantinya.

Hamdi menjelaskan anggaran tersebut bukan hanya stimulan untuk pengembangan ekonomi saja, melainkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni di bawah kendali dinas pekerjaan umum, penataan ruang dan kawasan pemukiman (PUPR-KP). 

(*)