Kehadiran Direktorat PPA-PPO, Kapolda NTB Tegaskan Komitmen Lindungi Perempuan dan Anak

Ringkasan Berita:

• Polda NTB meluncurkan Direktorat PPA-PPO untuk menangani kasus kekerasan dan perdagangan orang secara lebih fokus, cepat, dan humanis.

 

• Dinsos PPA turut memperkuat kolaborasi lintas sektor guna membenahi fasilitas ruang aman bagi korban di tengah tren kasus yang fluktuatif.

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kapolda NTB Irjen Pol Edy Murbowo menyambut positif launching Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO). 

Ia menegaskan kesiapan Polda NTB menjalankan tugas perlindungan secara lebih optimal.

“Dengan hadirnya Ditres PPA-PPO di Polda NTB, penanganan kasus perempuan, anak, dan perdagangan orang dapat berjalan lebih fokus, cepat, dan humanis,” ujar Edy dalam keterangan tertulis, Jumat (23/1/2026).

Edy menekankan jika keberadaan Direktorat PPA-PPO sangat penting, sebagai bentuk kehadiran negara bagi korban.

“Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, perlindungan maksimal, serta memastikan hak-hak korban terpenuhi melalui pendekatan profesional dan empati,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB mencatat trend kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak fluktuatif, tahun 2022 sebanyak 640 kasus, 2023 sebanyak 607 kasus dan 2024 sebanyak 633 kasus.

Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), juga saat ini tengah memperkuat kolaborasi dengan stakeholder dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

Kepala Dinsos PPA NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, serta Direktorat PPA dan PPO Polda NTB. 

"Inilah yang sedang kami bangun, bagaimana menciptakan fasilitas ruang yang aman bagi para korban," kata Masyhuri, Selasa (20/1/2026).

Pemprov NTB Siap Kolaborasi

Mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM ini mengatakan, setelah peleburan organisasi perangkat daerah (OPD) pihaknya tengah menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang akan menangani persoalan perempuan dan anak.

Masyhuri mengatakan penyebab masih tingginya kasus seperti ini disebabkan karena faktor ekonomi dan moral, dia mencontohkan beberapa kasus seperti kakak yang jual adik di Mataram itu disebabkan faktor ekonomi.

Baca juga: Langganan Abrasi, Gubernur Iqbal Wacanakan Relokasi Warga Pesisir Ampenan

Kemudian kasus lain, ayah setubuhi anak ini disebabkan karena moral yang bermasalah. Termasuk kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, ini disebabkan persoalan moral. 

Dia mengatakan, pencegahan kasus-kasus ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan stakeholder terkait. 

"Kita tidak bisa sendiri, harus berkolaborasi dengan stakeholder," pungkasnya. 

Beberapa waktu lalu, oknum pimpinan Ponpes di Lombok Tengah dilaporkan ke polisi.

(*)