Tabuh Kentongan, Wali Kota Mataram Ajak Komitmen Bersama Basmi Korupsi

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dentuman kentongan menggema di Bangsal Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, menandai komitmen kuat Kota Mataram dalam memerangi korupsi.

Pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Selasa (9/12/2025), Ketua KPK RI Setyo Budiyanto bersama Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana, Wali Kota Blitar, dan Bupati Minahasa Tenggara memimpin prosesi penabuhan kentongan sebagai simbol gerakan antikorupsi nasional.

Tiga daerah tersebut terpilih sebagai penerima predikat prestisius Percontohan Kota/Kabupaten Antikorupsi dan momen ini sekaligus menandai peluncuran resmi Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi 2025.

Penghargaan ini merupakan kelanjutan dari proses supervisi dan penilaian selama enam bulan oleh Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK RI.

Penetapan hasil dilakukan pada 18 November 2025 di Mataram, yang menobatkan Kota Mataram sebagai Percontohan Kota Antikorupsi dengan skor 91,85 kategori istimewa.

Kesenjangan Nasional dan Best Practice Kota Mataram

Puncak HAKORDIA 2025 dihadiri pimpinan KPK, para menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Gubernur DIY, serta para kepala daerah penerima penghargaan.

Dalam sambutannya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengingatkan sejarah lahirnya peringatan antikorupsi dunia pada 2003, ketika 137 negara sepakat bahwa korupsi adalah extraordinary crime yang hanya bisa dilawan melalui gerakan kolektif.

Tema HAKORDIA tahun ini, “Satukan Aksi, Basmi Korupsi,” menurut Setyo, mencerminkan semangat perlawanan bersama.

Ia mengungkapkan Indeks Integritas Nasional 2025 berada di angka 72,32, memperlihatkan kesenjangan signifikan antara capaian nasional dan kota-kota yang meraih kategori istimewa seperti Mataram.

“Kesenjangan ini menjadi dasar arah kebijakan KPK ke depan mengadopsi praktik terbaik dari daerah unggul seperti Mataram untuk mempercepat perbaikan nasional,” ujarnya.

Pemimpin Harus Jadi Sumber Keteladanan

KPK juga menekankan pentingnya keterlibatan pemimpin tingkat tinggi dalam pendidikan antikorupsi. Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), menurut Setyo, tidak lagi boleh didominasi ASN golongan menengah.

“Teladan harus datang dari pucuk pimpinan. Integritas itu menular ketika pemimpinnya menjadi sumber keteladanan,” tegasnya.

Inovasi Berbasis Empati Jadi Sorotan Nasional

Salah satu aspek pembeda dalam penilaian tahun ini adalah inovasi pelayanan publik yang tidak hanya digital, tetapi juga berbasis pengalaman emosional masyarakat.

Kota Mataram mendapat apresiasi melalui inovasi akta kematian otomatis, layanan yang membantu warga dalam masa duka tanpa proses administrasi panjang.