DPRD Kota Mataram Dorong Pemkot Ambil Langkah Komprehensif Atasi Kemacetan

Ringkasan Berita:

• Kemacetan di Mataram kini bukan lagi masalah teknis semata, melainkan isu pembangunan.
• Perlu alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Kondisi lalu lintas di Kota Mataram kerap mengalami kemacetan di jam sibuk. 

Pantauan TribunLombok.com, Jalan Gajah Mada, yang menjadi urat nadi penghubung strategis, kini menjadi simbol kemacetan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron menyebutkan, kemacetan terjadi tanpa pengaturan lalu lintas memadai semakin memperparah kondisi.

“Kondisi ini berimplikasi langsung pada biaya logistik yang meningkat, keterlambatan pengiriman barang dan jasa, hingga penurunan jam kerja efektif bagi ribuan komuter, baik pekerja maupun pelaku usaha,” ucap Gufron setelah dikonfirmasi, Minggu (7/12/2025).

Gufron menyebut hal ini dapat menggerus daya saing Mataram di mata investor dan pelaku bisnis.

Dia juga menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa lagi ditangani secara setengah-setengah. 

Baca juga: Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Mulai 2025, Komisi III DPRD Ingatkan Soal Kemacetan

Bahkan banyak keluhan warga yang didominasi terjadi ruas Jalan Gajah Mada dan Jalan Dr. Wahidin Rembiga menuntut respons cepat dari pemerintah kota.

“Kita terima laporan, warga mendesak solusi yang komprehensif dan multidimensi,” kata Gufron.

Menurutnya, menyikapi masalah kemacetan ini perlu adanya sistem pengaturan yang adaptif terhadap volume kendaraan harian dan kondisi cuaca, bukan hanya penempatan petugas statis.

Selain itu, penertiban parkir di bahu jalan adalah langkah fundamental untuk mengembalikan fungsi jalan secara optimal.

Dalam jangka panjang, cara menahan laju peningkatan volume kendaraan pribadi adalah dengan menawarkan alternatif transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi.

Kemacetan di Mataram kini bukan lagi masalah teknis semata, melainkan isu pembangunan.

“Kota Mataram membutuhkan kembali akses yang lancar untuk memastikan denyut nadi aktivitas masyarakat dari pelajar, pekerja, hingga pelaku usaha dapat berdetak normal tanpa tercekik oleh kepadatan harian,” pungkas Gufron.

(*)