DPRD Kota Mataram Tekankan Kinerja Fiskal dan Optimalisasi PAD pada APBD 2026

Ringkasan Berita:

• Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Kota Mataram 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 1,61 triliun. 
• Pentingnya optimalisasi penagihan, khususnya pada sektor pajak terutama pada "pajak yang terhutang" agar pendapatan daerah tidak anjlok.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - DPRD Kota Mataram menyatakan optimisme Pemkot Mataram menghadapi penurunan angka pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPD) Kota Mataram 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp 1,61 triliun. 

Angka ini turun dibandingkan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,88 triliun.

Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menuntut alokasi belanja agar sesuai dengan yang ada dalam rancangan. 

"APBD kita sudah jelas, banyak sekali berkurang, kedua dari sisi belanja juga. Artinya dengan kondisi itu ya kita belanja dengan sesuai apa yang memang tertera dalam APBD kedepan,” ucap Abdul Malik setelah dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Pendapatan Daerah di APBD Kota Mataram 2026 Turun Rp278 Miliar Akibat Pemangkasan TKD

Abdul Malik menyebutkan dua solusi utama yang berfokus pada kinerja fiskal daerah. 

Jika fiskal dan belanja daerah menunjukkan kinerja yang baik di triwulan pertama, maka diharapkan ada perhatian dari pemerintah pusat. 

“Kalau di triwulan pertama fiskal kita bagus dan belanja kita bagus, insya Allah mungkin dari pusat akan memperhatikan daerah seperti itu,” jelasnya.

Optimalisasi PAD

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Abdul Malik menekankan pentingnya optimalisasi penagihan, khususnya pada sektor pajak terutama pada "pajak yang terhutang".

Daerah juga diminta mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan lain dari pajak dan retribusi yang bisa menambah PAD.

Abdul Malik menekankan kunci pencapaian PAD adalah pada strategi. 

"Artinya kan ini sistem sudah ada. Tinggal sekarang dioptimalkan saja sistem ini, bagaimana trik seorang leader untuk meningkatkan PAD kan di situ,” sebutnya.

Di sisi lain, dia menampik pengurangan proyek fisik di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Cara yang bisa ditempuh Pemkot Mataram yakni aktif menjemput anggaran dari pemerintah pusat dengan mengajukan kebutuhan infrastruktur seperti drainase ke kementerian terkait, misalnya PUPR.

“Jika upaya desentralisasi belum maksimal, dana CSR (Corporate Social Responsibility) kita akan dioptimalkan,” kata dia. 

Abdul Malik mengakui bahwa angka pendapatan APBD 2026 masih bisa berubah.

“Kalau tentang pendapatan (APBD 2026) ini kan ini baru wacana, Kan kita belum tahu apakah tercapai apa tidak, yang penting kita optimis,” tutupnya.

(*)