Dikes Mataram Evaluasi Temuan MBG Bermasalah, Kasus Kurma Berulat Jadi Perhatian

Ringkasan Berita:

• Dinkes Mataram menemukan ulat pada buah kurma dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan siap merekomendasikan penutupan dapur.

• Meski izin penuh ada di Badan Gizi Nasional, Dinkes terus memperketat pengawasan dan koordinasi dengan Ombudsman.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Mataram angkat bicara mengenai berbagai temuan masalah dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah ini.

Salah satu temuan yang cukup menonjol adalah laporan mengenai pemberian buah kurma yang terdapat ulat di dalamnya menu MBG.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan menyatakan bahwa masalah ini biasanya muncul pada jenis makanan kering atau buah-buahan yang siap saji, bukan pada proses pengolahan makanan rutin.

“Yang lebih banyak itu terjadi karena sifatnya adalah makanan yang berupa buah atau makanan yang memang siap saji dan makanan kering. Terjadi masalah pada saat ternyata pemberian dalam bentuk makanan kering seperti ini. Dan ini terjadi biasanya (pada) proses pembelian buahnya, penyortiran buahnya. Jadi ini menjadi atensi juga,” ucap Emirald saat ditemui, Jumat (27/2/2026).

Lebih jauh dia menjelaskan, secara administratif, kewenangan penuh atas program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN).

Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan hanya bertugas untuk mengawal, memberikan masukan, pelatihan, hingga mengeluarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), oleh karenanya pihaknya tidak bisa berbuat banyak ketika terdapat laporan yang berkaitan tentang MBG ini.

Selain itu, saat ini laporan tertulis secara resmi belum diterima, Dinkes Kota Mataram aktif melakukan koordinasi melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan koordinator wilayah (Korwil) Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG).

Emirald juga menyebutkan, saat ini pihaknya   berencana melakukan pertemuan dengan Ombudsman pada hari Senin mendatang untuk menyinkronkan irama pengawasan terhadap proses di SPPG.

Baca juga: Video Viral PMI NTB di Libya, Pemprov Pastikan Aman Dalam Perlindungan KBRI

Terkait desakan untuk menghentikan sementara operasional dapur yang bermasalah, Emirald menyatakan siap memberikan rekomendasi kepada BGN jika kualitas tidak kunjung membaik.

“Kalau kami siap untuk membahas itu (penutupan dapur) dengan BGN, bahkan kami siap memberikan rekomendasi untuk ditutup saja sementara ya sampai benar-benar kualitasnya bagus,” tegasnya.

Namun, hingga saat ini belum ada dapur atau unit pelayanan yang direkomendasikan untuk ditutup karena pihak penyedia dianggap masih kooperatif.

Dinkes juga mendorong agar SPPG segera memberikan kejelasan mengenai skema penjadwalan pemberian makanan, terutama selama bulan Ramadan di mana mekanisme pemberian sering berubah menjadi paket untuk 3 atau 7 hari.

(*)