Gubernur NTB Lalu Iqbal Dengar Curhat Korban 'Walid Lombok', Berharap Pelaku Dihukum Berat

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

WALID LOMBOK - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu para korban kasus kekerasan seksual 'Walid Lombok' inisial AF di UPTD PPA NTB, Rabu (23/4/2025). Iqbal merasa miris dengan kondisi korban dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera.

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bertemu dengan sejumlah korban kekerasan seksual 'Walid Lombok' di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Rabu (23/4/2025).

Setibanya di lokasi, Iqbal menemui sejumlah korban mengungkap menyampaikan kronologi kejadian.

Mendengar cerita para korban, Iqbal merasa miris dan berharap pelaku bisa dihukum seberat-beratnya agar memberikan efek jera.

Sampai saat ini sudah ada sembilan korban yang melapor dan diperiksa kepolisian.

Baca juga: Gubernur NTB Perintahkan Unit PPA Bantu Santriwati Korban Kejahatan Seksual Walid Lombok

Lima di antaranya merupakan korban persetubuhan dengan tersangka pimpinan yayasan pondok pesantren di Lombok Barat berinisial AF.

"Siapapun yang melakukan pelecehan seksual seperti ini, harus mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Ini sebagai pesan agar tidak terjadi lagi," kata Iqbal, Rabu (23/4/2025).

Dia meminta kepada Unit PPA untuk memberikan pendampingan secara klinis, terutama pemulihan psikologi korban. 

Dia tidak ingin korban kasus kekerasan seksual juga menjadi korban hukuman sosial dari masyarakat.

Iqbal meminta pengawasan perlu ditingkatkan, bukan hanya oleh satuan tugas (Satgas) yang sengaja dibentuk untuk mengurus masalah kekerasan seksual. 

"Saya tidak terlalu setuju dengan pendekatan-pendekatan ad-hoc, ada masalah membentuk satgas, seolah dengan membentuk satgas masalah selesai," kata Iqbal.

Iqbal berharap Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan pengawasan, dia menegaskan persoalan perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan oleh semua sektor, baik itu pariwisata, sosial dan lain sebagainya. 

(*)

Berita Terkini