Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin
TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir memberikan tanggapan terkait dengan perampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ke Dinas Sosial NTB dirasa kurang pas.
"Itu tidak pas saya lihat, DP3AP2KB sangat penting," ujarnya Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa perampingan harus memiliki dasar hukumnya.
"Contoh Dinas Pendidikan dan Olahraga digabungkan. Sementara ada Dinas Kebudayaan. Sejauh mana budaya di NTB ini mau dijadikan dinas begitu loh," ucapnya.
Ia menambahkan budaya di NTB tidak sebanyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Tidak seperti yang di Jawa Tengah misalnya, atau Jawa Timur," tegas Muzihir.
Baca juga: Disnakertrans KSB Pastikan Perusahaan Sudah Membayar THR Karyawan
Muzihir juga menjawab terkait linearnya pembetukan dinas dengan yang ada di kementerian.
"Kalau di pukul rata semua. Berarti harus semua gemuk," kata Muzihir.
Selain itu politisi PPP itu mengatakan draft perampingan OPD belum dibahas karena baru diterima pihak legislatif.
"Baru masuk draft aja, sudah ada yang hearing. Bergejolak ini," tandasnya.
(*)