TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp18 triliun dalam APBN 2025 untuk mendukung pembangunan 220 ribu rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui skema FLPP.

FLPP adalah singkatan dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. FLPP adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah sendiri.

FLPP merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. Program ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Melalui program ini, MBR dapat memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan bunga hanya 5 persen selama 20 tahun.

Sri Mulyani menegaskan bahwa kementeriannya siap untuk mendukung kebutuhan dana Kementerian Perumahan dan Pemukiman guna memenuhi kebutuhan hunian bagi MBR dan sedang berupaya mencari berbagai instrumen untuk mencapai tujuan tersebut.

"Kita mendukung, mencoba mencari berbagai instrumen yang kita akan ikhtiarkan sudah menemukan beberapa cara yang nanti akan difinalkan lebih lanjut oleh tim teknis, baik dari kami di Kementerian Keuangan, Pak Erick dari BUMN, dan Pak Gubernur BI dari sisi instrumen yang ada di dalam kewenangan otoritas moneter," katanya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025) malam.

Ia juga optimistis bahwa skema ini dapat diperluas untuk mencapai target yang lebih tinggi, dalam rangka mendukung Program 3 Juta Rumah.

Selain FLPP, pemerintah juga menyediakan bantuan pembiayaan lain untuk MBR, seperti untuk perbaikan rumah dan pembayaran uang muka.

"Ini semuanya yang ada di dalam APBN kita akan terus evaluasi dan bahkan juga kalau perlu ditingkatkan skalanya, sehingga target yang ingin dicapai sedapat mungkin bisa dicapai," ujar Sri Mulyani.

Saat ini, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berada di bawah Kementerian BUMN, tengah membahas cara untuk meningkatkan skala pembiayaan perumahan.

"Ini semuanya bisa menciptakan baik dukungan ke sisi suplainya, yaitu para produsen rumah, maupun dari sisi demand-nya, yaitu masyarakat terutama yang berpendapatan rendah. Jadi ini adalah rumah rakyat. Kalau rumah komersial nanti kita diskusi lagi," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait telah mengajukan target yang lebih tinggi dari yang telah ditetapkan untuk jumlah rumah yang disalurkan melalui skema FLPP.

Dia meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp 28,2 triliun," ujarnya.

Dia juga ingin agar komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yang sebelumnya 75:25, bisa diubah menjadi 50:50.