Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal atau Lalu Iqbal meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak hadir di acara pelantikannya pada 6 Februari mendatang.
Alasan Lalu Iqbal meminta jajaran OPD di Pemprov NTB tak perlu hadir di acara pelantikan kepala daerah, agar bisa menghemat anggaran daerah.
"Untuk efisiensi anggaran saya minta dengan sangat agar pejabat dan ASN Provinsi NTB tidak ke Jakarta saat pelantikan," katanya, Jumat (24/1/2025).
Selain soal efsiensi, Lalu Iqbal juga mempertimbangkan keterbatasan daya tampung di anjungan NTB Taman Mini.
Meski demikian, Mantan Dubes Indonesia untuk Turki itu mengecualikan, ada beberapa pejabat yang bisa hadir dalam kegiatan pelantikannya, seperti Biro Administrasi Pimpinan (Adpim).
"Kecuali Sekda, Biro Umum dan Biro Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) yang nantinya akan mengurus kegiatan di Jakarta. Saya ingin acaranya seefisien dan sesederhana mungkin," sambungnya.
Lebih lanjut, acara syukuran di Taman Mini menjadi ajang silaturahmi dengan masyarakat NTB di Jakarta. Untuk masyarakat di daerah, termasuk relawan dan pendukung, akan ada syukuran terpisah di Mataram.
"Setelah acara serah terima jabatan di DPRD NTB, nanti ada syukuran bersama di Teras Udayana," ucapnya.
Baca juga: Bertemu Menkes, Lalu Iqbal Bahas Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Pemerataan Dokter di NTB
Dalam rapat yang dipimpin Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi bersama jajaran, disampaikan bila syukuran untuk Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih dilakukan di Jakarta maupun di Lombok.
Pada kesempatan rapat kerja di DPR RI, Komisi II DPR RI dan Mendagri Tito Karnavian bersama KPU, Bawaslu serta DKPP telah menyetujui jadwal pelantikan kepala daerah tanpa sengketa Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Februari 2025.
Sebanyak 21 Gubernur serta 275 bupati/walikota rencananya akan dilantik bersamaan oleh Presiden RI.
(*)