Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Komisi II DPRD Lombok Tengah sedang membentuk rancangan peraturan daerah (Ranperda) ekonomi kreatif, 

Anggota Komisi II DPRD Lombok Tengah, Lalu Muhammad Akhyar mengatakan, sebagai upaya merespon dan menggali potensi daerah dari beragam destinasi wisata dibutuhkan regulasi pemerintah dalam memfasilitasi potensi tersebut.

"Dari regulasi ini diharapkan memberikan dampak peningkatan perekonomian Lombok Tengah. Ranperda ini menunjukkan sejauh mana kepedulian eksekutif dan legislatif terhadap perkembangan ekonomi kreatif lokal di daerah," ungkap Lalu Muhammad Akhyar, Rabu (15/1/2025).

Politisi partai Golkar ini mencontohkan keberadaan kecimol dengan segala kontroversialnya tak dipungkiri itu menjadi bagian seni ekonomi kreatif di Gumi Tatas Tuhu Trasna.

Menurutnya, saat ini kita masih berdebat kecimol tidak boleh, mengganggu dan lain sebagainya. Tapi ketika seni kecimol masuk dalam situs web yang berbagi video ternyata penontonnya banyak.

Bagi Akhyar, hal ini menjadi potensi namun masih banyak yang menganggap sebelah mata.

Ia berpendapat, jika kesenian ini diatur sedemikian rupa, diperhatikan lebih jauh seiring berjalnnya waktu bisa mengangkat nama baik daerah.

Belajar dari Korea Selatan yang terkenal dengan K-Popnya tak dipungkiri Indonesia khususnya Loteng bisa dikenal dengan aneka keseniannya.

"Dalam Perda juga mengatur pengembangan seni ke ranah digital. Lebih jauh masih kita bahas rancangannya, sejauh ini kita sudah dua kali uji publik untuk menyerap masukan seluruh komponen masyarakat," tukas Akhyar. 

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri sangat mendukung pembahasan Ranperda ini. 

Dikatakan pengembangan pariwisata pada Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) Mandalika dan Sirkuit Internasional Mandalika telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sehingga diharapkan warga bisa mengambil peluang dengan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

"Dari ajang di KEK Mandalika itu kita bisa mendapatkan tambahan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar Rp 12 miliar per tahun. Belum termasuk pajak hotel dan restorannya," tambahnya.

Dampak dari pembangunan ini, kata bupati, sedikitnya ada 35 ribu UMKM yang tersebar di 12 kecamatan. Mulai dari kuliner, kerajinan, kesenian dan olahan makanan dan minuman lainnya.

"Artinya pembinaan terhadap mereka harus terus ditingkatkan, sehingga meningkatkan produktivitas mereka," tutupnya.