Baca tanpa iklan
TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT - Keberadaan tambang ilegal di wilayah Sekotong Lombok Barat cukup membuat resah pemerintah pusat.
Tak hanya penambang lokal, pelakunya juga berasal dari luar negeri.
Isu ini mengemuka sebagai salah satu sub tema debat kedua Pilkada Lombok Barat yang digelar di Senggigi, Rabu (14/11/2024).
Paslon Nomor Urut 1 Nauvar Furqony Farinduan-Khairatun Fauzan Khalid menolak keras keberadaan tambang ilegal ini.
Dia bahkan mendukung tindakan KPK yang menyegel lokasi tambang Sekotong.
Baca juga: Beda Cara Farin-Khairatun dan LAZ-Adha Atasi Tambang Ilegal di Lombok Barat
Farin, yang juga Sekretaris DPD Gerindra NTB ini membeberkan strategi untuk menertibkan tambang-tambang ilegal.
Meskipun menurut mereka persoalan tambang menjadi wewenang pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
"Pertambangan ini ranah nasional dan juga provinsi, kami pemerintah kabupaten tentunya mendukung hal-hal yang bersifatnya legal, sementara pertambangan izin-izin untuk rakyat kepada pemerintah provinsi dan juga pusat," kata Farin.
Farin mengingatkan aktivitas tambang di Lombok Barat harus dipastikan tidak merusak lingkungan.
Alasannya di dekat lokasi tambang, terdampat potensi pariwisata yang juga menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Demikian juga sumber daya pertanian.
Strategi ini selaras dengan latar belakang pendidikan Farin yang merupakan magister lulusan Management Development Institute of Singapore (MDIS).
Farin dengan tegas mengatakan tambang ilegas harus mendapat tindakan tegas dari aparat. Demikian juga dengan pengurusan izinnya.
"Biar mereka yang kaji karena memang kewenangan ijin pertambangan ada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat," tegas Farin.
Menurut Farin, tadinya hanya ada dua sektor unggulan di Lombok Barat yang menjadi sumber PAD potensial dan harus dioptimalkan yakni sektor pertanian dan pariwisata.