Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA BARAT - Pjs Bupati Sumbawa Barat, Julmansyah menghadiri acara Gebyar Pelayanan Prima Tahun 2024, bertajuk “Wujudkan Ekosistem Pelayanan Publik Transformatif, Inovatif dan Inklusif”.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan acara pemberian penghargaan, soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) dan Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD), serta penetapan Hub JIPP, pada Selasa, 8 Oktober 2024, di Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi Berdampak, Kementerian PANRB, dengan  melewati proses pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, pelayanan publik ramah kelompok rentan, serta pendampingan penyelenggaraan MPP, MPP Digital, dan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP).

Hadir dalam kesempatan tersebut Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, dan Menteri PUPR.

Azwar Anas menyampaikan apresiasinya yang tinggi kepada para Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik. 

Baca juga: KPK Pantau Cara Pemerintah KSB Cegah Korupsi

Hal penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut yaitu melembagakan inovasi. 

Pelembagaan Inovasi menurut Menpan RB adalah untuk mempertahankan inovasi yang telah dilahirkan oleh Kepala Daerah sebelumnya.

"Jadi jangan sampai ketika ada pergantian kepala daerah akan lahir lagi inovasi baru inovasi sebelumnya ditinggalkan," tegasnya

Kehadiran Pjs Bupati Sumbawa Barat dalam kesempatan tersebut adalah sebagai daerah yang melaksanakan soft launching MPP dan MPP Digital. 

"Alhamdulillah kami bisa mewakili KSB untuk hadir dalam acara tersebut dan ini kebahagiaan tersendiri," ujar Julmansyah.

Julmansyah hadiri didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat.

"Insyaallah kita akan membuat KSB lebih baik dan tidak merubah kebijakan yang sudah baik," tandasnya.

(*)