Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Sebanyak 1.526 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Bima mendapatkan jaminan perlindungan sosial, berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari Pemerintah Kota Bima.

Pj Wali Kota Bima  Mukhtar  mengatakan, perlindungan badan Adhoc pada Pemilu Pilkada 2024 dalam rangka memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh anggota badan Adhoc Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Bima.

Hal tersebut sejalan dengan amanat Menteri Dalam Negeri RI.

"Para pekerja rentan seperti badan Adhoc KPPS Pilkada 2024 kita berikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya saat menerima silaturrahmi Kepala wilayah BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusra, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bima di ruang kerja Wali Kota Bima, Senin (7/10/2024).

Sebanyak 1.526 KPPS yang bertugas pada 218 TPS yang akan kita berikan perlindungan jaminan sosialnya. 

"Semua ini sebagai komitmen penuh Pemerintah Kota Bima dalam mensukseskan Pilkada 2024," ujarnya.
 
Koordinator Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kota Bima, Amirulmukminin mengatakan,  tahapan penerimaan pendaftar calon anggota KPPS untuk Pilkada 2024  sudah berlangsung  17-28 September 2024.

"Ada total 1768 pendaftar menjadi calon anggota KPPS," kata Amir.

Usai tanggapan masyarakat,  pada tanggal 5-7 November pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS.

KPU Kota Bima akan menyebar anggota KPPS ini pada 217 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler, dan 1 TPS khusus yang berlokasi di Lapas Kelas II B Raba Bima. Dalam tiap TPS setidak nya 7 anggota KPPS yang akan bertugas pada Pilkada 2024.

"Kami membutuhkan 1526 anggota KPPS," pungkasnya.