"Ini juga Sekaligus merupakan Upaya mewujudkan visi dan misi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 yaitu meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing melalui penguatan perlindungan sosial, sebagaimana telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024," jelas Ali

Semnetara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyampaikan bahwa Kesehatan semesta merupakan salah satu target dalam sustainable Development Goals yang ketiga di mana pada tahun 2030 yang dicanangkan oleh WHO UHC, ditargetkan dapat dicapai oleh negara-negara di dunia pada tahun 2030.

"Wujud tanggung jawab Negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan hak yang sama dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan ialah dengan menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat," tegas Muhajir.

Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. KH Maruf Amin dalam kesempatan tersebut mengungkapkan program ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil komprehensif dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial.

"Pemerintah Daerah harus memastikan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN KIS, termasuk pekerja informal," kata Makruf.

Namun demikian pelaksanaan program masih perlu terus dievaluasi terutama permasalahan tunggakan, BPJS Kesehatan yang masih macet.

"Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan Tersedianya fasilitas kesehatan yang berkelanjutan serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di daerah terpencil perbatasan dan kepulauan," tandasnya.

(*)