Ia mengatakan ITDC tak bisa mengambil sikap sendiri.

"Kalau soal jalan itu kami harus koordinasi dengan pemerintah daerah terutama Dishub, Kepolisian karena ini bukan hanya milik ITDC. Tapi harus komunikasi dengan ini dulu," bebernya.

Troy menjelaskan penutupan tersebut dilakukan untuk memberikan akses yang nyaman bagi pejalan kaki.

"Ini adalah usaha kami agar Mandalika ini lebih baik, lebih cantik dan membuat wisatawan menjadi nyaman. Yang terpenting sekarang itu bagaimana agar MotoGP tahun ini lebih baik dari pada sebelumnya," tandas Troy.

Terpisah, General manager The Mandalika Wahyu M Nugroho mengatakan, pemasangan portal tersebut membuat arus kendaraan menuju kawasan bisa diatur dan dikendalikan.

Tujuannya agar tidak meninggalkan kesan semerawut di dalam kawasan dengan banyaknya kendaraan yang lalu lalang.

"Justru kalau portal dibuka, maka kendaraan akan bebas keluar masuk kawasan dan pada akhirnya bisa mengganggu kenyamanan pengunjung atau wisatawan yang datang berwisata di Kuta Beach Park," terang Wahyu kepada Tribun Lombok, Selasa (2/6/2024).

Dia menegaskan pemasangan portal itu bukan untuk membatasi orang masuk tetapi untuk mengatur arus kendaraan.

"Sehingga tidak semerawut yang justru akan mengganggu wisatawan maupun pengunjung," sambungnya.

Wahyu menegaskan, Pantai Kuta Mandalika tetap merupakan area publik yang terbuka bagi siapa saja.

Walaupun demikian tetap diperlukan pengaturan agar tertib sehingga menghadirkan kenyamanan bagi pengunjung.

Baca juga: Sirkuit Mandalika Tuan Rumah Balap Mobil Fanatec GT World Challenge Asia 2025

"Aturan-aturan yang berlaku di Pantai Kuta, misalnya portal di pintu masuk kawasan itu semua demi kenyamanan bersama. Sekaligus bisa memberikan multiplier effect bagi kawasan sekitarnya," sebut Wahyu.

Wahyu menyebutkan, Kawasan Kuta Beach Park di kawasan The Mandalika yang dikelola Injouney Tourism Development Corporation (ITDC) berhasil mendapat penilaian sebagai kawasan dengan standar teknis tata ruang dengan kategori sangat baik.

Hal itu sesuai dengan hasil penilaian kinerja pemenuhan standar teknis tata ruang untuk kawasan pariwisata yang dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruangan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

(*)