Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) NTB Abdul Majid mengaku pihaknya sudah berkoordinasi dengan pengurus di kabupaten/kota.

Dia menyebut ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik sehingga diperlukan ruang aspirasi bagi mereka.

Tujuannya adalah PKL dapat memiliki akses ke fasilitas yang layak, semisal tempat berjualan yang bersih dan aman.

Termasuk juga untuk pengembangan kapasitas, seperti pelatihan dan bantuan teknis untuk meningkatkan kemampuan para PKL dalam manajemen bisnis.

”Mendengarkan suara PKL pada akhirnya akan membantu kepala daerah memastikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya melayani segelintir kelompok elite, tetapi juga populasi yang lebih luas,” tutup Majid.

(*)