Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi dengan progress penurunan stunting yang tinggi.

Tahun 2023 angka stunting di NTB turun 8,1 persen menjadi 24,6 persen dari sebelumnya 32,7 persen di tahun 2022.

Angka stuntingg di NTB kini menempati urutan ke 16 dari 38 provinsi di Indonesia.

Capaian penurunan stunting tersebut berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, bersama dengan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) tahun 2023 dibanding data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Baca juga: Genjot Target Stunting Turun 14 Persen, DP3AKB Lombok Timur Sosialisasikan Kartu Kembang Anak

Penjabat Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan, capaian tersebut menjadi semangat pemerintah untuk terus menurunkan angka stunting kedepannya.

"Hasil ini cukup mengembirakan dan menjadi penyemangat untuk penurunan stunting secara lebih masif," kata Gita, Jumat (22/3/2024).

Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Lalu Hamzi Fikri menjelaskan, penurunan stunting di NTB sejalan dengan intervensi sensitif dan spesifik yang dilakukan Pemprov NTB.

Salah satunya melalui dukungan bagi seluruh Kabupaten/Kota sehingga mampu mencapai 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pemerintah provinsi terus mendorong pencapaian STBM sebagai salah satu determinan stunting.

Baca juga: Daftar Pekerjaan Rumah Pj Sekda NTB Ibnu Salim: Inflasi, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Hingga RPJMD

NTB kini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 5 Pilar STBM.

Pemerintah melakukan intervensi terhadap pemantauan pertumbuhan anak mencapai 91,40 persen, ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) yang berhasil mendapatkan asupan gizi 89,8 persen, pencapaian Imunisasi Dasar Lengkap 100 persen.

"Posyandu Aktif lebih dari 99 persen juga menjadikan NTB provinsi dengan cakupan Posyandu aktif tertinggi di Indonesia," jelas Kadis.

Fikri menjelaskan, Surveilans Gizi di 176 Puskesmas sudah mencapai 100 persen, Desa bebas dari Buang Air Besar Sembarangan juga 100 persen, dan tercapainya 5 Pilar STBM di seluruh Kabupaten/Kota juga menjadi intervensi spesifik dalam penanganan stunting yang dilakukan Pemprov.

Intervensi Sensitif juga dilakukan dalam upaya penanganan stunting yaitu melalui Gerakan Bakti Stunting terintegrasi pada program “Jumat Salam” di seluruh Kabupaten/Kota.

Ada pula Gerakan Orang Tua Asuh, Gerakan Dapur Dahsyat bersama Kabupaten/Kota, dan pendampingan Keluarga Berisiko Stunting.

Inovasi penanganan stunting juga dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi di Kabupaten/Kota, pemanfaatan data by name by address pada e-PPGBM sebagai acuan pengawasan dan intervensi stunting, pemenuhan standar alat ukur/Antropometri di Posyandu Keluarga, dukungan dana desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, serta insentif Kader Posyandu.

Adapun presentase stunting NTB berdasarkan hasil survei dari tahun ke tahun yakni 33,49 persen pada tahun 2018 berdasarkan hasil survei Riskesdas, 31,4 persen pada tahun 2021 berdasarkan survei SSGI, 32,7 persen pada tahun 2022 berdasarkan survei SSGI, dan 24,6 persen pada tahun 2023 berdasarkan SKI.

"Pemerintah terus mengupayakan pencegahan dan penangan stunting melalui intervensi spesifik dan
sensitif. Stunting menjadi tugas bersama dengan melibatkan peran multi-sektor, mengedepankan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia bebas stunting," jelas Kadis.

Hasil SKI 2023 berdasarkan laporan Menteri Kesehatan menunjukkan prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,5 persen.

Apabila dibandingkan dengan angka stunting Indonesia tahun 2022 yakni 21,6 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,1 persen.

Baca juga: 3 Kecamatan di Lombok Timur Tertinggi Angka Stunting: Pringgabaya, Aikmel, dan Masbagik

Masih ada 5 provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen pada tahun 2023 (NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat dan Papua Tengah).

Pada tahun 2022, stunting di NTB berada pada angka 32,7 persen, menjadikan NTB salah satu dari 12 Provinsi prioritas pemerintah untuk penguatan intervensi stunting di Indonesia, karena prevalensi stunting tinggi di atas jumlah agregat nasional.

Adapun 12 provinsi prioritas pada tahun 2022 adalah Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3 persen, Sulawesi Barat 35 persen, Nusa Tenggara Barat 32,7 persen, Aceh 31,2 persen, Kalimantan Barat 27,8 persen Sulawesi Utara 27,7 persen, Kalimantan Selatan 24,6 persen, Jawa Barat 20,2 persen, Jawa Timur 19,2 persen, Jawa Tengah 20,8 persen, Sumatera Utara 21,1 persen, dan Banten 20 persen.

(*)