Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) menghapus program beasiswa NTB disayangkan alumni penerima beasiswa.

"Pada dasarnya saya sesalkan dan tidak setuju dengan rencana Pak Pj Gunernur (Lalu Gita Ariadi) yang mau stop Program Beasiswa itu," kata Ahmad Humaidi, dosen Universitas Hamzanwadi sekaligus alumni penerima beasiswa NTB, Minggu (19/11/2023).

Jika program Beasiswa NTB distop karena masalah anggaran, menurutnya hal itu tidak wajar.

Terlebih jika program yang justru baik bagi masyarakat itu diganti dengan program lain.

"Tapi kalau ngotot mau distop, saya berhararap ada program pengganti yang lebih baik. Jangan justru anggaran untuk beasiswa kemudian dipakai program yang muaranya berbagi proyek dan keuntungan pribadi oknum," sebutnya.

Baca juga: Lalu Iqbal Beri Motivasi Mahasiswa IKMA DM Unram

Dia berkeyakinan, program beasiswa NTB tentu hasilnya tidak instan.

Menurutnya program beasiswa NTB adalah investasi jangka panjang pada anak NTB.

"Saya berikan 1 saja contoh efek instan beasiswa ini. Kedatangan anak-anak NTB ke Malaysia khususnya Lombok bisa mengubah penilaian orang Malaysia bahwa orang Lombok tidak hanya bisa panen sawit, tapi memiliki generasi emas cerdas, santun dan agamis," tegasnya.

Saat ini, dengan adanya program beasiswa itu pandangan orang Malaysia tentang Lombok menjadi positif.

Mereka tidak lagi memandang rendah orang-orang Lombok.

"Apakah kita tidak malu dikenal sebagai daerah tertinggal yang hanya bisa produksi tenaga pemanen sawit?. Tentu dengan segala kerendahan hati saya tidak merendahkan saudara kita yang kerja jadi TKI/TKW di Malaysia, itu pekerjaan mulia dan halal," imbuhnya.

"Tapi ini jelas tamparan bagi para pemangku kebijakan yang punya tanggung jawab memelihara rakyatnya dan memberikan peluang kerja dan pengharapan hidup di daerah sendiri," lanjutnya.

Untuk itu, ia berharap Pj gubernur berpikir ulang, setidaknya skemanya bisa diperbaiki, supaya lebih banyak menjangkau anak-anak NTB.

"Bukan malah di stop begitu saja. Perlu diingat bahwa semua generasi NTB berhak mengenyam pendidikan yang layak dan itu bagian dari tanggungjawab pemerintah NTB," tutupnya.