TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Dalam hitungan hari Mahkamah Konstitusi (MK) bakal mengumumkan uji materi batas usia calon presiden ( capres) dan calon wakil presiden ( cawapres).

Menjelang keputusan MK pada Senin (16/10/2023), situasi makin panas. Pro-kontra uji materi batas usia capres dan cawapres makin sengit.

Ditambah lagi publik, terutama di kalangan warganet, memplesetkan kepanjangan MK menjadi Mahkamah Keluarga.

Baca juga: Pengemban Budaya Adat Sasak Lombok Tengah Dukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Baca juga: Gibran Rakabuming Merespons Ajakan Masuk PSI dengan Emoticon Tertawa

Hal ini lantaran uji materi batas usia capres dan cawapres minimal 35 tahun tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk memuluskan langkah putra sulung Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi Cawapres dalam Pilpres 2024.

Apalagi Ketua MK Prof Dr H Anwar Usman SH MH adalah adik ipar Jokowi.

MK akan membacakan gugatan terkait aturan batas usia Capres- Cawapres pada Senin (16/10/2023).

Banyak yang menuding bahwa gugatan tersebut bertujuan memuluskan langkah Gibran menjadi Cawapres. Apalagi ketua MK sekarang dijabat Anwar Usman, paman Gibran.

Kini muncul plesetan warganet terkait Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi mahkamah keluarga.

Menanggapi sindiran tersebut, Gibran mengaku tidak tersinggung dan tak mempermasalahkannya. Ia beranggapan sindiran tersebut sebagai masukan dari publik.

"Monggo (silakan) kalau itu masukan dan penilaian dari warga. Tidak tersinggung," katanya saat ditemui TribunSolo.com di Balai Kota Solo, Kamis (12/10/2023).

Lebih lanjut, Gibran mengaku tidak mengikuti perkembangan proses sidang MK soal uji batas usia Capres- Cawapres. "Ya tidak tahu," ujar dia.

Saat disinggung apabila MK mengabulkan uji materi tersebut, Gibran menegaskan dirinya tak punya ambisi apa-apa di dunia politik. Termasuk, soal tawaran menjadi Cawapres untuk Prabowo Subianto. "Saya mengalir saja," tandasnya.

Sebelumnya, Gibran mengakui telah mendapat 'lamaran' dari Prabowo untuk menjadi Cawapres, beberapa kali. Terkait hal itu, Gibran mengaku telah melapor ke PDIP.

"Lebih dari satu kali ada (Prabowo menawari jadi Cawapres). Lebih dari satu kali intinya," ungkap Gibran, Selasa (10/10/2023).

"Kita sebagai bawahan wajib melaporkan. Dan sudah kami laporkan (ke PDIP) juga," imbuh dia.