Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunLombok.com, Lalu Helmi
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Masa kepemimpinan Zulkieflimansyah-Hj Sitti Rohmi Djalillah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB akan berakhir pada September 2023 mendatang.
Belakangan, publik NTB mulai memunculkan sejumlah nama yang dinilai layak menjadi Penjabat Gubernur NTB untuk mengisi kekosongan sebelum Pilkada 2024 digelar mendatang.
Nama Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) NTB Prof Dr TGH Masnun Tahir disebut-sebut jadi salah satu tokoh potensial Penjabat Gubernur NTB.
Prof Masnun sebagai putra daerah didorong untuk menempati jabatan tersebut.
Baca juga: PWNU NTB Gelar Latihan Kepemimpinan Menengah, Godok Kader Berintegritas dan Paham Nilai Organisasi
Menanggapi informasi itu, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Dr Mohammad Faesal mengaku Rektor UIN Mataram itu memang figur yang tepat untuk menduduki posisi tersebut.
"Kalau Prof Masnun masuk menjadi salah satu kriteria, jika masyarakat dan pemerintah memberikan kepercayaan, saya kira Prof Masnun adalah orang yang tepat untuk itu," ungkapnya saat ditemui di acara Pelatihan Menengah Kader Nahdlatul Ulama (PMKNU) di Mataram pada Kamis, (17/11/2022).
Dirinya menilai Prof Masnun memiliki kapasitas mumpuni, punya pengalaman, serta brintegritas.
Baginya, Prof Masnun merupakan kader terbaik Nahdlatul Ulama di NTB.
PWNU NTB di bawah kepemimpinan Prof Masnun dilihatnya telah menujukkan progress signifikan.
Berbagai kegiatan dan aktivitas NU itu berhasil dilaksanakan di NTB.
"Jadi kalaupun seandainya masyarakat dan pemerintah mengusulkan, menurut saya merupakan suatu hal yang wajar. Karena beliau memiliki kemampuan untuk itu," tandasnya.
"Saya kira beliau bisa berdiri di atas semua kepentingan, insya Allah beliau bisa," sambungnya.
Lebih jauh disampaikan, NU memberikan kesempatan untuk seluruh kader untuk berkhidmat dalam berbagai bidang.
"Kalau seandainya masyarakat menginginkan beliau, maka kami akan rela, sebab yang didahulukan oleh NU untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita percayakan sepenuhnya, kepada pengambil kebijakan," jelasnya.